Kompas.com - 30/07/2013, 12:32 WIB
FILE - Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2009). KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWANFILE - Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2009).
Penulis Khaerudin
|
EditorCaroline Damanik

KOMPAS.com -  Ahmad, tukang ojek yang biasa mangkal di dekat gedung Mahkamah Agung ini, gelagapan saat tiba-tiba dihentikan sejumlah orang di kawasan silang Monumen Nasional, Kamis (25/7) sekitar pukul 12.15. Ahmad pun menjelaskan kepada orang-orang tersebut bahwa cicilan kredit sepeda motornya telah lunas.

Rupanya dia mengira beberapa orang yang menghentikan laju ojeknya adalah debt collector. Ahmad tidak tahu bahwa orang-orang tersebut adalah penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sasaran mereka pun bukan Ahmad, melainkan penumpang Ahmad, Djodi Supratman.

Djodi diincar penyelidik KPK sejak Rabu. KPK menerima informasi bahwa pegawai MA tersebut bakal menerima uang dari seorang pengacara dari kantor hukum terkenal. Belakangan diketahui Djodi diduga menerima uang dari Mario C Bernardo, pengacara pada kantor hukum Hotma Sitompoel & Associates di Jalan Martapura Nomor 3, Jakarta Pusat.

Rabu itu, KPK sebenarnya sudah mengendus adanya kemungkinan penyerahan uang dari Mario kepada Djodi. KPK juga sudah mengetahui ada sejumlah pihak lain di luar Mario dan Djodi yang terlibat dalam penyerahan uang tersebut. Dari informasi yang diperoleh KPK, Mario dan Djodi sebenarnya tak berhubungan langsung. Ada sejumlah orang yang menjadi perantara di antara keduanya.

Transaksi pertama terjadi pada Rabu. Terjadi apa yang diduga penyerahan uang suap, sebesar Rp 50 juta. Kali ini Djodi yang menggunakan jasa ojek ketika mendatangi kantor Mario lolos dari sergapan KPK. Namun, ada informasi penting yang diperoleh penyelidik KPK hari Rabu itu. Sebuah pesan komunikasi tersadap, pihak perantara yang menghubungkan Djodi dengan Mario menyebutkan bahwa besok (Kamis) akan ada lagi uang yang diserahkan. Tak mau kehilangan buruan, para petugas KPK ”menongkrongi” kantor Hotma Sitompoel & Associates sejak pagi.

Sekitar pukul 11.30, Djodi datang menumpang ojek. Dia membawa sebuah tas. Tak berapa lama di dalam kantor, Djodi keluar dan isi tasnya terlihat menonjol. Petugas KPK tahu pasti telah terjadi penyerahan uang. Petugas KPK pun mengikuti Djodi yang pergi menggunakan ojek dan kemudian menghentikan ojek itu di kawasan silang Monas.

Djodi pun tak bisa berkelit ketika di dalam tas yang dia bawa tersebut, petugas KPK menemukan sejumlah uang. Saat itu Djodi mengaku sebagian uang tersebut adalah miliknya.

Begitu memastikan uang telah berpindah tangan ke Djodi, sebagian petugas KPK kembali ke Jalan Martapura Nomor 3. Untuk memastikan Mario masih di kantornya, seorang petugas menyamar menjadi calon klien dan hendak menemui Mario. Begitu Mario muncul, petugas KPK langsung menangkapnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, penangkapan Mario dan Djodi terkait dengan pengurusan perkara penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito yang kini dalam tahap kasasi di MA.

Seolah perkara ini tak ada hubungannya karena Mario ternyata bukan pengacara yang menangani kasus tersebut. Djodi yang pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan MA pun tak berhubungan langsung dengan perkara tersebut. Namun, justru inilah letak hebatnya mafia hukum di Indonesia. Pengacara yang tak terlibat dalam sebuah perkara bisa saja menjadi bagian dari mafia peradilan untuk mengurus perkara tersebut.

”Pengacara itu biasanya juga investasi ke orang-orang tertentu. Dia bisa investasi ke orang PTUN. Nah, mungkin yang lain yang enggak investasi di PTUN, pas punya perkara di sana bisa minta bantuannya,” kata pengacara yang juga pernah meneliti praktik mafia peradilan di Indonesia, Taufik Basari.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, mengungkapkan, sejak awal sebelum ada perkara, modus membangun hubungan baik sudah biasa terjadi. Pihak advokat dapat berperan di sini dalam membangun relasi dengan polisi, jaksa, hakim, dan pegawai badan peradilan. ”Praktik mafia hukum yang pernah kami petakan terjadi dari hulu sampai hilir,” kata Febri. (KHAERUDIN)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X