Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dibiayai Tiga Konglomerat, Mubarok Siap Ikut Konvensi Demokrat

Kompas.com - 29/07/2013, 02:52 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Ahmad Mubarok, siap meramaikan bursa konvensi Partai Demokrat yang rencananya akan digelar September mendatang.

Mubarok mengaku sudah ada tiga konglomerat yang akan membantu dana sosialisasi secara nasional. Kesiapan mengikuti konvensi Partai Demokrat disampaikan Mubarok di Malang, Minggu malam.

"Saya sudah blusukan di Malang dan di berbagai daerah. Setelah ditelusuri, di Indonesia, belum ada tokoh atau pemimpin yang diterima rakyat," kata Mubarok, Minggu (28/7/2013).

Mubarok mengaku dirinya tidak tertarik dengan jabatan. Saat ditawari jadi duta besar, dirinya menolaknya. "Ditawari menteri dua kali, saya coret. Saya di politik pada ekspresi diri saja. Yang jelas, setelah dilihat saat ini, tidak ada tokoh yang disambut baik oleh masyarakat. Itu yang membuat saya prihatin," katanya.

Mubarok juga menyindir kemunculan capres Aburizal Bakrie, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto. "Tapi, sosok itu, Ical, Mahfud, dan Prabowo, tidak disambut meriah oleh rakyat. Makanya, rakyat perlu mendatangkan pemimpin besar, layaknya Bung Karno. Agar meyakinkan, Partai Demokrat akan menggelar Konvensi untuk menyeleksi calon pemimpin," katanya.

Rencana konvensi, katanya, sudah diamini oleh SBY dan merupakan kebutuhan realistis. Alasannya ialah karena tidak ada sosok pemimpin besar, sementara revolusi tidak relevan. Tetapi, yang dibutuhkan revolusi pikiran. "Kita mendorong keyakinan bahwa negara yang besar, pasti ada pemimpin besar," katanya.

Konvensi demokrat, beber Mubarok, adalah sistem terbuka. "Beda dengan Golkar yang tertutup, konvensi Demokrat terbuka. Yang memilih adalah responden alias rakyat. Pengurus Partai Demokrat jadi fasilitator saja," akunya.

Mubarok mengaku, dirinya siap maju karena akan bekerja sama dengan semua pihak. "Maju karena semangat kerja sama. Bukan semangat bersaing. Itu yang mendorong saya ikut konvensi Demokrat," katanya.

Ia mengaku sudah didukung oleh para ulama, akademisi. "Bahkan, ada tiga konglomerat yang banyak uang, yang mendorong saya, yang siap membiayainya untuk sosialisasi. Bukan untuk membeli suara rakyat, lalu saya berpikir untuk ikut konvensi," katanya.

Ditanya siapa tiga konglomerat yang siap membiayainya, Mubarok enggan menyebutkannya. "Tiga konglomerat itu belum bisa saya sebutkan saat ini. Yang jelas bukan untuk biaya membeli suara, tapi hanya biaya sosialisasi," katanya.

Saat ini, katanya, sudah ada 12 nama yang akan ikut konvensi Demokrat. "Tapi, kemungkinannya, akan diikuti oleh 15 nama. Saya ada di urutan yang terakhir," katanya tersenyum.

Lebih lanjut, Mubarok menegaskan, dirinya maju tidak mencari menang. Jika nantinya tak terpilih, ia siap akan jadi tim suksesnya sosok yang terpilih. "Saya tidak punya opsi jadi presiden. Tapi, saya ikut memilih siapa tokoh yang layak jadi presiden. Makanya, saya ikut meramaikan konvensi Demokrat," katanya.

Jika nantinya Mubarok menang, katanya, hal itu sudah kehendak Tuhan. "Saya tidak mengandalkan kecerdasan dan kepintaran. Tapi, saya akan ikut para pejuang bangsa ini, yakni keinginan luhur itu yang mendorong saya. Berkat dan rahmat Allah akan datang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com