Kompas.com - 28/07/2013, 14:38 WIB
Puluhan ribu pendukung Muhammad Mursi memenuhi jalanan kota Kairo menuntut agar militer mengembalikan jabatan presiden kepada tokoh Ikhwanul Muslimin yang digulingkan pada 3 Juli lalu itu. AHMAD GHARABLI / AFPPuluhan ribu pendukung Muhammad Mursi memenuhi jalanan kota Kairo menuntut agar militer mengembalikan jabatan presiden kepada tokoh Ikhwanul Muslimin yang digulingkan pada 3 Juli lalu itu.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berada dalam baris terdepan menyikapi konflik horizontal yang terjadi di Mesir. Sebagai pemimpin negara dengan Muslim terbesar di dunia, SBY dianggap mampu menggerakkan dunia agar konflik Mesir segera terselesaikan.

"Sebagai penggagas Bali Democracy Forum dan sebagai negara yang sering dijadikan rujukan berdemokrasi oleh negara-negara Arab, Presiden SBY seharusnya ambil peran terdepan sikapi pembantaian brutal terhadap pendukung Mursi oleh rezim militer Mesir," kata Mahfudz, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima, Minggu (28/7/2013).

Melalui Presiden SBY, kata Mahfudz, seharusnya Indonesia meminta rezim militer Mesir untuk menghentikan pembantaian tersebut. Tak hanya itu, Mahfudz juga mendesak agar Presiden SBY meminta Sekjen PBB dan sejumlah kepala negara besar untuk ikut menekan rezim militer Mesir agar menghentikan kebrutalannya yang jelas-jelas melanggar demokrasi dan HAM.

"Bahkan Indonesia bersama sejumlah negara bisa mendesak PBB membuat tim investigasi untuk membawa pelaku dan penanggung jawab pembantaian ini ke peradilan kriminal internasional," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkomentar tentang konflik yang terjadi di Mesir, melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono. Menurutnya, penyelesaian konflik Mesir harus dilakukan dengan jalan kompromi.

Dalam serial tweet-nya, SBY menyampaikan bahwa ia peduli dengan perkembangan situasi di Mesir. Ia beranggapan, jika tidak ada solusi yang bijak dan segera, konflik tersebut bisa terjadi dengan skala yang lebih dahsyat.

"Saya berpendapat solusinya, 'kompromi' di antara kedua belah pihak. Bukan 'the winner takes all'. PBB dan dunia harus mendorong dan mendukung," kata Presiden SBY, dalam statusnya yang di-posting pada Sabtu (27/7/2013) malam.

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkapkan, ada baiknya PBB mengambil prakarsa untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Menurutnya, semua upaya harus ditempuh, termasuk jalan rekonsiliasi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.