Kompas.com - 28/07/2013, 14:38 WIB
Puluhan ribu pendukung Muhammad Mursi memenuhi jalanan kota Kairo menuntut agar militer mengembalikan jabatan presiden kepada tokoh Ikhwanul Muslimin yang digulingkan pada 3 Juli lalu itu. AHMAD GHARABLI / AFPPuluhan ribu pendukung Muhammad Mursi memenuhi jalanan kota Kairo menuntut agar militer mengembalikan jabatan presiden kepada tokoh Ikhwanul Muslimin yang digulingkan pada 3 Juli lalu itu.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berada dalam baris terdepan menyikapi konflik horizontal yang terjadi di Mesir. Sebagai pemimpin negara dengan Muslim terbesar di dunia, SBY dianggap mampu menggerakkan dunia agar konflik Mesir segera terselesaikan.

"Sebagai penggagas Bali Democracy Forum dan sebagai negara yang sering dijadikan rujukan berdemokrasi oleh negara-negara Arab, Presiden SBY seharusnya ambil peran terdepan sikapi pembantaian brutal terhadap pendukung Mursi oleh rezim militer Mesir," kata Mahfudz, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima, Minggu (28/7/2013).

Melalui Presiden SBY, kata Mahfudz, seharusnya Indonesia meminta rezim militer Mesir untuk menghentikan pembantaian tersebut. Tak hanya itu, Mahfudz juga mendesak agar Presiden SBY meminta Sekjen PBB dan sejumlah kepala negara besar untuk ikut menekan rezim militer Mesir agar menghentikan kebrutalannya yang jelas-jelas melanggar demokrasi dan HAM.

"Bahkan Indonesia bersama sejumlah negara bisa mendesak PBB membuat tim investigasi untuk membawa pelaku dan penanggung jawab pembantaian ini ke peradilan kriminal internasional," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkomentar tentang konflik yang terjadi di Mesir, melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono. Menurutnya, penyelesaian konflik Mesir harus dilakukan dengan jalan kompromi.

Dalam serial tweet-nya, SBY menyampaikan bahwa ia peduli dengan perkembangan situasi di Mesir. Ia beranggapan, jika tidak ada solusi yang bijak dan segera, konflik tersebut bisa terjadi dengan skala yang lebih dahsyat.

"Saya berpendapat solusinya, 'kompromi' di antara kedua belah pihak. Bukan 'the winner takes all'. PBB dan dunia harus mendorong dan mendukung," kata Presiden SBY, dalam statusnya yang di-posting pada Sabtu (27/7/2013) malam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkapkan, ada baiknya PBB mengambil prakarsa untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Menurutnya, semua upaya harus ditempuh, termasuk jalan rekonsiliasi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Nasional
Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nasional
Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Nasional
Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Nasional
Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Nasional
Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Nasional
Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.