Ini Sebab Saksi Meringankan Djoko Susilo Tak Hadir

Tommy menjelaskan, awalnya saksi yang telah mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakakorlantas Brigjen Didik Purnomo. Tommy menduga saat itu, penyidik KPK mempengaruhi saksi.

"Mereka diperiksa kembali untuk kasus yang lain, Pak Didik kalau tidak salah. Mereka rupanya dalam tanda kutip mempengaruhi saksi-saksi ini. Itu apa yang mereka alami, jadi mereka takut (hadir)," ujar Tommy.

Tommy menduga para saksi saling bertukar cerita. Tommy mengatakan, pihaknya akan menyaring kembali saksi-saksi meringankan dalam persidangan mendatang. Jika rencana sebelumnya 12 saksi, maka persidangan berikutnya sekitar hanya lima saksi. "Kami akan sortir lagi siapa (saksi) yang belum terkontaminasi, ini supaya bebas memberikan keterangan," kata Tommy.

Diberitakan sebelumnya, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi simulator SIM yang akan menghadirkan 12 saksi meringankan untuk Djoko batal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat. Alasannya, para saksi tidak hadir lantaran sempat ada kesimpangsiuran kasus tertangkapnya pengacara MCB oleh KPK, Kamis (25/7/2013).

Seperti diketahui, Djoko didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri. Djoko juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam surat dakwaan tim jaksa penuntut umum KPK menyebutkan bahwa Djoko memerintahkan penggelembungan harga atau mark up proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) roda dua (R2) dan roda empat (R4).

Dalam kasus ini KPK juga menetapkan Direktur PT CMMA Budi Susanto, Direktur PT Inovasi Sukotjo S Bambang, dan Didik sebagai tersangka. Sementara AKBP Teddy Rusmawan dan Legimo berstatus sebagai saksi. Proyek pengadaan simulator SIM ini pun dianggap merugikan keuangan negara sekitar Rp 144 miliar atau setidak-tidaknya sekitar Rp 121 miliar menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut dakwaan, pengadaan proyek simulator SIM yang digelembungkan harganya ini menguntungkan Djoko sebesar Rp 32 miliar, Didik Rp 50 juta, Budi sekitar Rp 93,3 miliar, dan Sukotjo sekitar Rp 3,9 miliar. Uang hasil korupsi proyek ini juga disebut mengalir ke kas Prima Koperasi Kepolisian (Primkopol) Polri sekitar Rp 15 miliar.