Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Rhoma Baru "PDKT", Belum Tentu Diusung

Kompas.com - 26/07/2013, 13:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa partainya belum menentukan calon presiden yang akan diusung dalam pemilihan presiden mendatang. Menurut Ketua DPP PKB Marwan Ja’far, jika muncul tokoh yang merasa sebagai capres yang akan diusung, itu hanya sebatas wacana bakal calon presiden.

"DPP PKB tidak dalam posisi memasarkan capres tertentu, yang terjadi, capres itu (Rhoma Irama) mendekati konstituen PKB, tapi belum tentu diusung PKB," kata Marwan saat dihubungi pada Jumat (26/7/2013).

Marwan mengatakan, PKB baru akan memutuskan calon presiden yang diusungnya dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) yang digelar pasca-Pemilu Legislatif 2014.

"Secara organisatoris, secara tegas dan jelas, PKB sampai saat ini belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden sama sekali, kami fokus ke pileg dulu," ungkapnya.

Hasil Muspimnas, kata Marwan, akan dijadikan pedoman untuk menentukan capres dan cawapres PKB dan dicocokkan dari hasil konsultasi dengan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) serta para kiai. Ia menyampaikan, PKB akan menentukan capres dan cawapresnya berdasarkan tingkat elektabilitas, bukan hanya berdasarkan popularitas.

Sementara itu, raja dangdut Rhoma Irama mengaku telah resmi menjadi capres PKB sejak 2 April 2013. Hal itu disampaikan Rhoma saat menghadiri Safari Ramadhan Peringatan Nuzulul Quran PKB di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, Kamis (25/7/2013). Namun, Rhoma mengaku belum memikirkan siapa bakal pendampingnya bila benar akan berlaga di pemilu presiden.

Pelantun lagu "Begadang" ini mengaku fokus pada pencalonan sebagai presiden. Rhoma mengaku mendapat dukungan penuh dari PKB dan enggan mengikuti kompetisi penjaringan calon presiden dari Partai Demokrat, yang dalam waktu dekat akan dilakukan dalam bentuk konvensi.

"Tidak ada konvensi. Saya sudah capres dari PKB dan telah tanda tangan kontrak dengan PKB," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com