Kompas.com - 25/07/2013, 14:59 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman meminta Pemerintah Aceh untuk tidak menghabiskan energinya hanya untuk tarik ulur masalah bendera. Pemerintah Aceh diminta memahami faktor psikologis yang timbul dari adanya bendera yang menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut.

"Pemerintah Aceh harus pahami hal-hal psikologis seperti ini yang dianggap tidak pas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan habiskan energi untuk bendera," ujar Irman di Kompleks Parlemen, Kamis (25/7/2013).

Menurut Irman, Pemerintah Aceh seharusnya lebih fokus dalam hal yang lebih besar, yakni bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga mencerdaskan penduduk di wilayahnya.

"Jadi, kembalilah kepada amanah yang diberikan rakyat Aceh kepada pemimpinnya. Kalau identitas budaya silakan, tapi kalau banyak mudaratnya buat apa?" kata Irman.

Dia mengatakan, Pemerintah Aceh juga diminta paham dengan simbol-simbol yang menyerupai GAM dalam bendera Aceh yang menimbulkan rasa traumatik. "Bendera kebangsaan itu satu saja, bendera daerah itu akomodasi. Mari berpikir jernih," katanya.

Evaluasi selama lebih dari tiga bulan yang dilakukan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera belum menjumpai titik temu. Hampir menyerah, pemerintah akan meminta juru damai Aceh, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk bernegosiasi dengan pihak Aceh.

"Ribet. Belum ada titik temu walau kami (pemerintah pusat) sudah sangat akomodatif dan kooperatif," keluh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan saat dihubungi, Rabu (24/7/2013) malam.

Ia mengatakan, meski telah melunak dan memberi tawaran-tawaran lambang yang dapat digunakan, Pemerintah Aceh dan DPRA bersikeras menggunakan lambang yang persis dengan lambang GAM dalam benderanya. "Mereka tetap ingin benderanya tetap mirip dengan bendera GAM," kata Djohermansyah.

Lantaran menemui jalan buntu, Kementerian Dalam Negeri berencana untuk meminta bantuan kepada juru damai Aceh, Jusuf Kalla, untuk menengahi persoalan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.