Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Baru Unggah 75 Persen Data Pemilih

Kompas.com - 24/07/2013, 18:30 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga Rabu (24/7/2013), Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mengunggah sekitar 75 persen atau setara dengan 139,8 juta data daftar pemilih sementara (DPS) ke sistem informasi data pemilih (Sidalih) KPU. Padahal, Rabu ini adalah hari terakhir pengumuman DPS.

“Sudah 75 persen data pemilih diunggah ke Sidalih, ada 139,8 juta orang. Pengunggahan itu terus dilakukan supaya memudahkan masyarakat memeriksa sehingga dapat memberikan masukan,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Rabu.

Ferry menyatakan, rekapitulasi dan pengunggahan semua data penduduk secara nasional terbentur data dari enam provinsi yang belum diterima KPU. Keenam provinsi itu adalah Papua (belum menyerahkan data dari tiga kabupaten), Papua Barat (belum menyerahkan data dari empat kabupaten), Maluku (tiga kabupaten), Maluku Utara (dua kecamatan), Riau (dua kecamatan), dan Kepulauan Riau (satu kecamatan).

Meski demikian, dia mengungkapkan, DPS yang dipublikasikan di kelurahan atau balai desa atau di tempat umum di daerah tetap akan dipasang dan tidak dicabut. Dengan demikian, katanya, masukan masyarakat untuk memastikan daftar pemilih tetap (DPT) tidak ganda tetap dapat diterima.

Sebelumnya, KPU menemukan DPS sejumlah kabupaten, kota, dan kecamatan di enam provinsi belum akurat. KPU setempat diminta segera memperbaiki daftar tersebut.

“Setidaknya ada enam daerah yang perlu dilihat lagi keakurasiannya karena ada proses yang tidak sesuai dan tidak sinkron dengan sistem informasi daftar pemilih,” kata Ferry, kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com