Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutan: Demi Jaga Wibawa Pemerintah, FPI Harus Ditindak Tegas

Kompas.com - 24/07/2013, 09:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana geram dengan sikap Front Pembela Islam (FPI) yang semakin tidak menghargai pemerintah dan pemimpin negara. Menurut Sutan, sudah waktunya aparat kepolisian bertindak lebih tegas untuk menertibkan FPI demi menjaga kewibawaan pemerintah.

"Aparat polisi harus lebih tegas bertindak untuk menjaga kewibawaan pemerintah untuk menimbulkan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat," kata Sutan saat dihubungi pada Rabu (24/7/2013).

Anggota Komisi VII DPR ini melontarkan pernyataan tersebut untuk menanggapi perlawanan FPI setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengecam aksi kekerasan yang dilakukan FPI di Kendal, Jawa Tengah. Pada pekan lalu, Presiden SBY berharap organisasi FPI menghentikan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri.

Akan tetapi, pernyataan itu dilawan oleh FPI. Ketua FPI Habib Rizieq Shihab menilai SBY sebagai pecundang karena memberikan pernyataan sebelum memahami duduk permasalahan sebenarnya.

Bagi Sutan, FPI telah terlalu jauh melawan pemerintah yang sah. Pasalnya, FPI harus tunduk pada instruksi kepala negara dan aturan undang-undang yang melarang menjalankan aturan sendiri, terlebih mengatasnamakan agama Islam. Sutan melanjutkan, FPI sangat keliru jika menjalankan aturannya sendiri dengan mengatasnamakan Islam karena Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia.

Untuk itu, Sutan berharap FPI dapat lebih dewasa dan menunjukkan ajaran Islam dengan cara yang elegan dan damai.

"Jangan menyebarkan ketakutan di mana-mana, sudah jelas perintah SBY itu. Orang-orang maupun kelompok yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum harus ditindak tegas," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com