Kompas.com - 22/07/2013, 16:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/4/2013), malam resmi menahan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait penanganan kasus bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandung, Toto Hutagalung. Setelah sembilan jam di periksa oleh penyidik KPK, Totok di tahan di Rutan Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di basement gedung KPK.

KOMPAS/ALIF ICHWANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/4/2013), malam resmi menahan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait penanganan kasus bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandung, Toto Hutagalung. Setelah sembilan jam di periksa oleh penyidik KPK, Totok di tahan di Rutan Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di basement gedung KPK.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Organisasi Masyarakat Gasibu Padjajaran, Toto Hutagalung, menjamin anggota ormas yang dipimpinnya tidak akan mengintervensi kasusnya. Organisasi tersebut tak akan mengganggu jalannya persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Toto merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Dia akan menjalani persidangan setelah berkas pemeriksaannya dinyatakan lengkap atau P21. "Kalau ormasku, kalau mau datang, juga dari dulu. Tapi, enggak begitu. Itu kan tanggung jawab saya, bahwa saya hanya diminta Setyabudi, saya sampaikan, ya saya berikan, saya tidak ada kepentingan, saya diminta uang, ya saya kasih," ungkap Toto di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (22/7/2013).

Orang dekat Wali Kota Bandung Dada Rosada ini pun mengaku tidak mengalokasikan dana untuk mengamankan sidang di PN Tipikor Bandung tersebut. Dalam kasus dugaan korupsi penanganan perkara bansos Pemkot Bandung, KPK mulanya menetapkan empat tersangka, yakni Toto, hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejochayono, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, dan pria bernama Asep yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Toto, Herry, dan Asep diduga bersama-sama menyuap hakim Setyabudi terkait perkara korupsi bansos Pemkot Bandung yang ditangani hakim PN Bandung. Pekan lalu, berkas perkara keempat tersangka ini dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Paling lambat dalam waktu 14 hari perkara empat tersangka dugaan suap ini akan dilimpahkan ke PN Bandung.

Adapun lokasi persidangan ditetapkan di Bandung karena disesuaikan dengan lokasi kejadian perkara. Selain menetapkan empat tersangka, KPK menjerat Dada dan mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi sebagai tersangka pemberian suap.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.