Kompas.com - 22/07/2013, 16:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/4/2013), malam resmi menahan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait penanganan kasus bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandung, Toto Hutagalung. Setelah sembilan jam di periksa oleh penyidik KPK, Totok di tahan di Rutan Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di basement gedung KPK.

KOMPAS/ALIF ICHWANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/4/2013), malam resmi menahan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait penanganan kasus bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandung, Toto Hutagalung. Setelah sembilan jam di periksa oleh penyidik KPK, Totok di tahan di Rutan Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di basement gedung KPK.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Organisasi Masyarakat Gasibu Padjajaran, Toto Hutagalung, menjamin anggota ormas yang dipimpinnya tidak akan mengintervensi kasusnya. Organisasi tersebut tak akan mengganggu jalannya persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Toto merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Dia akan menjalani persidangan setelah berkas pemeriksaannya dinyatakan lengkap atau P21. "Kalau ormasku, kalau mau datang, juga dari dulu. Tapi, enggak begitu. Itu kan tanggung jawab saya, bahwa saya hanya diminta Setyabudi, saya sampaikan, ya saya berikan, saya tidak ada kepentingan, saya diminta uang, ya saya kasih," ungkap Toto di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (22/7/2013).

Orang dekat Wali Kota Bandung Dada Rosada ini pun mengaku tidak mengalokasikan dana untuk mengamankan sidang di PN Tipikor Bandung tersebut. Dalam kasus dugaan korupsi penanganan perkara bansos Pemkot Bandung, KPK mulanya menetapkan empat tersangka, yakni Toto, hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejochayono, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, dan pria bernama Asep yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Toto, Herry, dan Asep diduga bersama-sama menyuap hakim Setyabudi terkait perkara korupsi bansos Pemkot Bandung yang ditangani hakim PN Bandung. Pekan lalu, berkas perkara keempat tersangka ini dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Paling lambat dalam waktu 14 hari perkara empat tersangka dugaan suap ini akan dilimpahkan ke PN Bandung.

Adapun lokasi persidangan ditetapkan di Bandung karena disesuaikan dengan lokasi kejadian perkara. Selain menetapkan empat tersangka, KPK menjerat Dada dan mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi sebagai tersangka pemberian suap.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Nasional
Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Nasional
Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Nasional
Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Nasional
Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Nasional
Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Nasional
Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Nasional
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.