Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Apa Jokowi Mau Mengkhianati Megawati?

Kompas.com - 22/07/2013, 09:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional (PAN) mulai serius menjajaki calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berduet dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Salah satu yang dilirik adalah kader PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hatta pun sudah bertemu dengan Jokowi. Namun, PAN masih menunggu sinyal dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Iya betul (sudah bertemu). Soal isi pembicaraan, tentu menyangkut pembangunan di DKI seperti MRT, monorel, dan kemacetan luar biasa menuju Tanjung Priok. Kalaupun ada pembicaraan lain-lain, ya wajarlah karena mereka berdua kan tokoh politik," ujar Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo saat dihubungi, Senin (22/7/2013).

Menurut Dradjad, pertemuan itu baru sebatas menjalin komunikasi. Ia mengatakan, belum saatnya menjodohkan para kandidat karena partai-partai masih menunggu hasil pemilihan legislatif. 

"Jadi, semua opsi masih serba mungkin, tergantung hasil pileg," katanya.

Selain Jokowi, kata Dradjad, PAN juga sudah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia tak setuju dengan wacana yang mendesak PDI Perjuangan sebaiknya mencalonkan Jokowi sebagai capres, bukan Megawati.

"Bu Mega itu Ketua Umum parpol. Semua ketum parpol atau ketua dewan pembina berhak maju. Jokowi dibesarkan Bu Mega dan PDI-P. Masak berkhianat? Saya pastikan belum ada pembicaraan final soal Pilpres," ujar Dradjad.

Jokowi kalahkan Megawati

Sebelumnya, dalam berbagai survei, elektabilitas Jolowi melesat tinggi meninggalkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam survei elektabilitas capres PDI Perjuangan yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN), Jokowi mendapatkan 68,1 persen dan Megawati 14,9 persen.

Setelah Jokowi dan Megawati, publik menginginkan Puan Maharani (1,5 persen), Rano Karno (1,4 persen), Rieke Diah Pitaloka (1,4 persen), Ganjar Pranowo (1,1 persen), Budiman Sudjatmiko (0,9 persen), Maruarar Sirait (0,4 persen), Teras Narang (0,2 persen), dan Tjahjo Kumolo (0,2 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com