Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Virus Corona Merebak di Arab Saudi, DPR Bentuk Panja Kesehatan Haji

Kompas.com - 20/07/2013, 18:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mendekati musim haji 2014, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Kerja (Panja) Kesehatan Haji. Panja akan memantau kesehatan haji, khususnya terkait merebaknya Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS) atau lebih dikenal dengan virus Corona di Arab Saudi.

Di awal masa sidang berikutnya yang dimulai 16 Agustus 2013, Panja akan mengundang seluruh pihak terkait. Terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama untuk membicarakan seluruh aspek kesehatan haji, termasuk kasus virus Corona ini, kata Ketua Panja Kesehatan Haji Nova Riyanti Yusuf atau akrab disapa Noriyu di Jakarta, Sabtu (20/7/2013).

Noriyu mengatakan, berdasarkan laporan WHO, sedikitnya terjadi 38 kasus virus Corona di Arab Saudi hingga akhir Mei 2013. Sebanyak 22 orang meninggal dunia. Masalah tersebut, kata dia, tentu harus disikapi serius oleh pemerintah Indonesia mengingat jumlah jamaah haji Indonesia mencapai 168.000 orang.

Politisi Partai Demokrat itu mengapresiasi langkah pemerintah yang menurutnya terus memantau perkembangan penyebaran virus Corona di Arab Saudi. Selain itu, dilakukan sosialisasi kepada para calon haji mengenai virus Corona.

"Saya dapat memahami kesulitan pemerintah bahwa penyakit ini belum ada vaksinya sehingga tidak mungkin dilakukan vaksinasi terhadap para jamaah haji," kata Noriyu.

Selain akan mengundang berbagai pihak, tambah Noriyu, Panja juga akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa embarkasi untuk melihat kesiapan pelayanan kesehatan calon haji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com