Kompas.com - 17/07/2013, 21:29 WIB
Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (kiri) usai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6/2013). Luthfi diajukan ke pengadilan karena diduga terlibat dalam kasus suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (kiri) usai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6/2013). Luthfi diajukan ke pengadilan karena diduga terlibat dalam kasus suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengaturan kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, membantah partainya terlibat sejumlah proyek di kementerian guna mengumpulkan dana Rp 2 triliun untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Tudingan soal dana Rp 2 triliun terungkap dalam dakwaan jaksa dan kesaksian pengusaha Yudi Setiawan.

"Itu tidak benar. Itu hanya asumsi orang tentang apa yang pernah terjadi. Aslinya tidak pernah," kata Luthfi seusai diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Dalam surat dakwaan Luthfi disebutkan, ada kongkalikong antara Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah dan pengusaha Yudi Setiawan, dalam pengumpulan dana partai sebesar Rp 2 triliun untuk kepentingan Pemilu 2014. Menurut Luthfi, cerita Yudi hanya asumsi semata.

"Iya, dia (Yudi) menerangkan kepada saya. Cerita dia, persepsi dia secara pribadi kepada saya kan sah-sah saja saya mendengarkan keterangan orang dan tidak pernah dengar ada dialog, diskusi bagaimana merealisasikan asumsi-asumsi dia. Itu asumsi dia secara pribadi. Tidak ada hubungannya dengan PKS," jelasnya.

"Sekali lagi itu asumsi dia (Yudi). Tidak ada sama sekali respons dari kami terhadap asumsi-asumsi atau business oppurtunity yang dia lihat. Apakah salah kalau saya hanya mendengarkan paparan orang? Kan tidak. Saya berhak mendengarkan apa saja, yang penting saya tidak melakukan apa yang diasumsikan," tegas Luthfi.

Ia menerangkan, Yudi sebagai pengusaha memaparkan peluang bisnis yang bisa diupayakan. Yudi pun mengarahkan pada proyek-proyek di sejumlah kementerian. Ditegaskan Luthfi, saat itu dirinya tak menanggapi pemaparan Yudi.

"Saya tangapi secara pasif, tidak ada respons, tidak ada bahasa, tidak ada apa-apa," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, dalam dakwaan terhadap Luthfi disebutkan, pada tanggal 12 Juli 2012 di kantin PT CTA, Luthfi dan Ahmad Fathanah melakukan pertemuan bersama Yudi Setiawan untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesar Rp 2 triliun. Menurut jaksa, dalam pertemuan tersebut Yudi memaparkan rencana prediksi perolehan dana dari beberapa proyek di tiga kementerian, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pertanian. Untuk proyek di Kemensos, ditargetkan perolehan Rp 500 miliar. Selanjutnya, Rp 1 triliun untuk proyek Kementan, dan Rp 500 miliar untuk proyek di Kemenkominfo.

Selain itu, menurut dakwaan, dalam pertemuan tersebut disepakati pula bahwa Yudi akan bertugas menyiapkan dana untuk mengijon proyek. Sementara Luthfi, kata jaksa, akan mengawal prosesnya melalui relasi di kalangan partai, kalangan kementerian, dan kalangan DPR RI. Adapun Fathanah bertugas menjadi penghubung dan mengawal proses di lapangan serta mengatur distribusi dana untuk mendapatkan proyek tersebut.

Surat dakwaan juga menyebutkan, dalam kurun waktu awal 2012 hingga September 2012, Luthfi bersama Fathanah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Yudi untuk membahas proyek di Kementan. Beberapa proyek di Kementan tersebut, menurut jaksa, di antaranya proyek pengadaan benih jagung hibrida, pengadaan bibit kopi, pengadaan bibit pisang dan kentang, pengadaan laboratorium benih padi, bantuan biokomposer, bantuan pupuk NPK, proyek Bantuan Sarana Light Trap, pengadaan handtractor, dan kuota impor daging sapi.

Ihwal dana pemenangan PKS sebesar Rp 2 triliun yang diungkapkan Yudi pun dibantah para petinggi PKS.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Nasional
Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Nasional
Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.