Kompas.com - 12/07/2013, 18:25 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kiri), didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham (tengah), dan Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Fuad Mansyur saat refleksi akhir tahun di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/12/2011). KOMPAS/Hendra A SetyawanKetua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kiri), didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham (tengah), dan Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Fuad Mansyur saat refleksi akhir tahun di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/12/2011).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dalam acara buka puasa bersama di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, beberapa hari lalu. Pertemuan itu lalu dikaitkan dengan rencana koalisi kedua parpol di Pemilu 2014. Bagaimana tanggapan Ical?

"Belum ada ke sana (koalisi). Kemungkinan tetap ada," kata Ical sebelum acara buka puasa bersama dengan keluarga besar Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Ical mengatakan, kedatangannya ke DPP Nasdem untuk memenuhi undangan silatuhrahim. Sebagai umat Islam, kata dia, diwajibkan untuk silatuhrahim agar panjang umur dan banyak rezeki, apalagi silatuhrahim di bulan puasa.

Jika pertemuan itu dikaitkan dengan politik 2014, Ical memilih tak berkomentar. "Saat ditanya apakah mungkin (berkoalisi), jawabnya mungkin. Apakah pasti, jawabnya belum pasti," ucap bakal calon presiden dari Golkar tersebut.

Ical menambahkan, dalam demokrasi, semua parpol tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Pihaknya masih menunggu hasil Pileg 2014. Jika hasil pileg ternyata Golkar mampu mengusung capres-cawapres sendiri, kata Ical, belum tentu Golkar tidak berkoalisi.

"Seperti Partai Demokrat menang 21 persen (Pemilu 2009 ). Beliau (Susilo Bambang Yudhoyono) memutuskan sendiri wakilnya Bapak Boediono. Tetapi, Presiden memutuskan berkoalisi dengan yang lain kan," pungkas Ical.

Seperti diberitakan, awalnya Ical dan Surya Paloh sama-sama di Golkar. Setelah 43 tahun berada di Golkar, Surya lalu keluar. Keputusan keluar itu setelah membentuk organisasi masyarakat Nasional Demokrat disusul Partai Nasdem.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.