Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bisa Berkoalisi dengan Nasdem

Kompas.com - 12/07/2013, 18:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dalam acara buka puasa bersama di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, beberapa hari lalu. Pertemuan itu lalu dikaitkan dengan rencana koalisi kedua parpol di Pemilu 2014. Bagaimana tanggapan Ical?

"Belum ada ke sana (koalisi). Kemungkinan tetap ada," kata Ical sebelum acara buka puasa bersama dengan keluarga besar Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Ical mengatakan, kedatangannya ke DPP Nasdem untuk memenuhi undangan silatuhrahim. Sebagai umat Islam, kata dia, diwajibkan untuk silatuhrahim agar panjang umur dan banyak rezeki, apalagi silatuhrahim di bulan puasa.

Jika pertemuan itu dikaitkan dengan politik 2014, Ical memilih tak berkomentar. "Saat ditanya apakah mungkin (berkoalisi), jawabnya mungkin. Apakah pasti, jawabnya belum pasti," ucap bakal calon presiden dari Golkar tersebut.

Ical menambahkan, dalam demokrasi, semua parpol tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Pihaknya masih menunggu hasil Pileg 2014. Jika hasil pileg ternyata Golkar mampu mengusung capres-cawapres sendiri, kata Ical, belum tentu Golkar tidak berkoalisi.

"Seperti Partai Demokrat menang 21 persen (Pemilu 2009 ). Beliau (Susilo Bambang Yudhoyono) memutuskan sendiri wakilnya Bapak Boediono. Tetapi, Presiden memutuskan berkoalisi dengan yang lain kan," pungkas Ical.

Seperti diberitakan, awalnya Ical dan Surya Paloh sama-sama di Golkar. Setelah 43 tahun berada di Golkar, Surya lalu keluar. Keputusan keluar itu setelah membentuk organisasi masyarakat Nasional Demokrat disusul Partai Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com