Anggaran Kongres Demokrat Dikoordinir Hadi Utomo

Kompas.com - 10/07/2013, 19:50 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka Hambalang, Rabu (10/7/2013) KOMPAS.com/ICHA RASTIKAKetua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka Hambalang, Rabu (10/7/2013)
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kongres Partai Demokrat 2010, Didik Mukrianto, mengungkapkan, sumber pendanaan kongres di Bandung berasal dari DPP Demokrat. Menurut Didik, penganggaran kongres ini dikoordinir langsung oleh Ketua Umum yang saat itu dijabat Hadi Utomo.

“Semua dikoordiniri oleh ketua umum. Saya tidak koordinasi dengan Nazaruddin karena langsung koordinasi dengan ketum. Lalu Pak Ketum langsung perintahkan staf bendahara DPP,” kata Didik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7/2013) seusai diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Adapun Anas terpilih sebagai ketua umum melalui kongres 2010 tersebut. “Pelaksanaan kongres jadi agenda besar. Pada saat itu, 2005-2010, saya berkoordinasi dengan ketum (Hadi),” kata Didik. Menurut Didik, pada saat kongres berlangsung, terjadi kekosongan posisi bendahara umum dalam struktur Demokrat.

Oleh karena itu, katanya, urusan pendanaan partai dikoordinir langsung oleh ketua umum. “Pada saat itu terjadi kekosongan bendahara karena bendum kita yang lama itu meninggal dunia menjelang kongres,” ucap Didik.

Selaku ketua panitia, Didik memastikan tidak ada dana illegal yang mengalir untuk penyelenggaraan kongres. Dana yang digunakan untuk kongres di Bandung tersebut, katanya, tidak lebih dari Rp 7 miliar.

Didik juga mengaku tidak tahu jika ada dana BUMN yang mengalir untuk pemenangan calon tertentu dalam kongres. Menurutnya, biaya pemenangan calon merupakan tanggung jawab masing-masing calon.  

“Kami selaku panitia tidak tahu-menahu mengenai pemenangan kandidat masing-masing sehingga kalau kandidat masing-masing mengkoordinir itu jadi domain masing-masing,” tuturnya.

Didik juga menegaskan, panitia kongres tidak memberikan uang saku kepada peserta Kongres. Menurut Didik, panitia hanya menyediakan bus untuk transportasi peserta ke lokasi kongres dari tempat menginap masing-masing peserta di Bandung.

“Karena memang pelaksanaan kongres itu dilaksanakan di Asian Time, sementara penyebaran tempat peserta kongres itu ada di Kota Bandung, maka panitia hanya mengalokasikan dan sediakan bus untuk mobilisasi peserta ke tempat acara,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai dugaan bagi-bagi uang kepada sejumlah ketua dewan pimpinan cabang (DPC) untuk pemenangan calon tertentu, Didik mengaku tidak tahu.

Dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hadiah tersebut, diduga berupa Toyota Harrier dan hadiah lainnya yang belum diungkapkan KPK.

Kini, KPK mendalami keterkaitan antara penyelenggaraan kongres dengan gratifikasi yang diduga diterima Anas. Diduga, ada aliran dana BUMN ke kongres tersebut. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

    Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

    Nasional
    Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

    Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

    Nasional
    Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

    Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

    Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

    Nasional
    Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

    Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

    Nasional
    Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

    Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

    Nasional
    Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

    Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

    Nasional
    Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

    Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

    Nasional
    Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

    Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

    Nasional
    Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

    Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

    Nasional
    UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

    UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

    Nasional
    Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

    Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

    Nasional
    UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

    UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

    Nasional
    Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

    Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X