Kompas.com - 01/07/2013, 13:19 WIB
Ilustrasi. Tribunnews/Kompas.comIlustrasi.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI merayakan hari jadinya yang ke-67, Senin (1/7/2013). Di hari jadi ini, tugas korps Bhayangkara masih menggunung. Salah satu pekerjaan rumah utama yang dinilai harus diselesaikan segera oleh Polri adalah menghilangkan citra polisi yang identik dengan uang. Polri harus hadir kembali sebagai pelayan penuh masyarakat di lapangan.

"Polri harus bisa membuang jauh kesan yang salah di sebagian masyarakat bahwa kalau berurusan dengan Polri itu identik dengan uang. Kesan yang ada hilang kambing lapor kepada polisi malah hilang sapi. Ini yang harus dikikis," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Senin (1/7/2013).

Martin menuturkan Polri ke depan harus mereformasi dirinya dengan paradigma baru yakni polisi yang hadir sebagai alat penegakan hukum dan juga alat untuk menjaga keamanan masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, lanjutnya, Polri harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan bukan alat kekuasaan.

"Bagaimana membuat Polri disayangi, dan dirindukan rakyat dan bukan dihindari rakyat itulah yang penting harus dilakukan Polri ke depan," kata Martin.

Berantas suap

Lebih lanjut, Martin juga menyoroti masalah seleksi penerimaan calon polisi, kenaikan pangkat, hingga mutasi di lingkungan internal Polri yang sarat akan praktik suap. Hal tersebut harus segera diberantas untuk mengembalikan profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugasnya.

"Kalau sejak awal semuanya di kepolisian berurusan dengan uang, ya sudah otomatis anggota Polri itu pun di mana-mana akan mencari uang untuk membayar uang yang sudah dikeluarkannya," ucap Martin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan kondisi itu, lanjut Martin, membuat tugas aparat di kepolisian sudah menjadi ladang bisnis dan bukan lagi pengabdian. Alhasil, masyarakat yang akhirnya menjadi korban.

"Polri supaya baik, dari hulunya juga sudah harus bersih. Ke depan, tugas pemberantasan korupsi dan teroris ini perlu lebih sungguh-sungguh mendapat perhatian Polisi," ucapnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.