67 Tahun, Polri Harus Perbaiki Perilaku Anggotanya

Kompas.com - 01/07/2013, 11:19 WIB
ILUSTRASI: Sejumlah polisi mengamankan mahasiswa yang diduga provokator saat berunjuk rasa di depan Kantor BP Migas Pekanbaru, Riau, Kamis (15/3). Dalam aksinya, sekitar 20 mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyuarakan agar BP Migas transparan, tidak korupsi dan melawan tekanan kuasa modal asing.  TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY ILUSTRASI: Sejumlah polisi mengamankan mahasiswa yang diduga provokator saat berunjuk rasa di depan Kantor BP Migas Pekanbaru, Riau, Kamis (15/3). Dalam aksinya, sekitar 20 mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyuarakan agar BP Migas transparan, tidak korupsi dan melawan tekanan kuasa modal asing.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada 1 Juli 2013 ini, Kepolisian Republik Indonesia memasuki usia 67 tahun. Waktu yang tak sebentar untuk kepolisian berada di tengah masyarakat. Apa yang harus diperbaiki dari Korps Bhayangkara itu?

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, berpendapat, mengubah perilaku Polri merupakan hal utama agar lembaga penegak hukum itu dapat dibanggakan dan disayang masyarakat.

"Terutama, kepolisian harus mengubah perilaku sikap anggotanya menjadi betul-betul mengacu pada doktrinnya Tribrata, sebagai pengayom, pelindung masyarakat, adil," ujar Bambang saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/7/2013).

Menurut Bambang, banyak perilaku oknum anggota Polri yang melanggar hukum. Penganiayaan atau penyiksaan yang dilakukan oknum kepolisian membuat Polri tak lagi dianggap sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Masyarakat akhirnya tak percaya kepada korps baju coklat itu.

Bentrok antara polisi dan masyarakat di daerah pun kerap terjadi. Satu orang saja yang melakukan, maka akan memperburuk citra institusi. Pembenahan perilaku itu, lanjut Bambang,  harus dilakukan mulai dari jajaran bawah sampai atas. Terbukti, kasus pelanggaran hukum di kepolisian tak hanya melibatkan jajaran bawah, tapi juga jajaran atas seperti kasus korupsi yang menyeret jenderal bintang tiga Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

"Untuk mengubah itu harus ada implementasi yang benar. Kita berharap ada perubahan itu ke depan," katanya.

Oleh karena itu, Bambang mengatakan, Polri membutuhkan pemimpin yang berani, tegas, tanggung jawab, dan menjadi teladan. Selain itu, Polri butuh seorang Kapolri yang berniat menjadikan institusi ini menjadi lebih baik. Polri juga membutuhkan lembaga pengawas internal dan eksternal yang kuat.

"Jangan selalu dibawa ke sidang internal, tapi ke peradilan umum agar lebih terbuka," ujar Bambang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X