Dana Bancakan Rp 2 Triliun untuk Pemilu, PKS Tantang Hakim

“Saya usulkan konfrontasi seterbuka-terbukanya. Berani enggak? Berani enggak terbuka dengan materi perkara karena selama ini persidangan hanya jadi blackmail (ancaman),” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Fahri mengatakan, tuduhan terhadap PKS yang berencana menjalankan proyek bancakan di Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sama sekali tidak mendasar. “Saya yakin tidak ada buktinya itu? Masa tuduhan ini hanya berdasarkan pada tulisan tangan Yudi Setiawan yang notabene adalah seorang pembobol bank?” tukas Fahri.

Anggota Komisi III DPR ini menilai tulisan tangan Yudi Setiawan itu juga tidak bisa menjadi bukti tunggal adanya rencana pengerukan uang negara untuk kepentingan PKS. Fahri pun tidak terima jika partainya dianggap tengah melakukan perkara korupsi secara sistemik.

“Saya menuntut agar pengadilan melakukan konfrontasi antara Yudi Setiawan, Ahmad Fathanah, dan Luthi Hasan Ishaaq agar semuanya terang benderang. Mana yang benar, mana yang berbohong?” imbuh Fahri.

Dana pemenangan pemilu

Surat dakwaan Luthfi mengungkapkan adanya kongkalikong antara dirinya dan orang dekatnya, Fathanah dan Yudi, dalam mengumpulkan dana untuk PKS. Menurut surat dakwaan, Luthfi pernah membahas rencana konsolidasi perolehan dana Rp 2 triliun dalam rangka pemenuhan target PKS pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Pada tanggal 12 Juli 2012, di kantin PT CTA, terdakwa dan Ahmad Fathanah melakukan pertemuan bersama Yudi Setiawan untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesar Rp 2 triliun,” kata jaksa KPK, Rini Triningsih, membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6/2013).

Menurut jaksa, dalam pertemuan tersebut, Yudi memaparkan rencana prediksi perolehan dana dari tiga kementerian, yakni Kemensos sebesar Rp 500 miliar, Kementan Rp 1 triliun, dan Kemenkominfo Rp 500 miliar.

Selain itu, menurut dakwaan, dalam pertemuan tersebut disepakati pula bahwa Yudi akan bertugas menyiapkan dana untuk mengijon proyek. Sementara Luthfi, kata jaksa, akan mengawal prosesnya melalui relasi di kalangan partai, kalangan kementerian, dan kalangan DPR RI.

“Dan Fathanah bertugas menjadi penghubung dan mengawal proses di lapangan serta mengatur distribusi dana untuk mendapatkan proyek tersebut,” kata jaksa Rini.

Bukan hanya itu, surat dakwaan juga menyebutkan, dalam kurun waktu awal 2012 hingga September 2012, Luthfi bersama Fathanah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Yudi untuk membahas proyek di Kementan. “Baik yang dilelang pada 2012 maupun yang sedang direncanakan,” tambah jaksa.

Beberapa proyek di Kementan tersebut, menurut jaksa, di antaranya proyek pengadaan benih jagung hibrida, pengadaan bibit kopi, pengadaan bibit pisang dan kentang, pengadaan laboratorium benih padi, bantuan bio composer, bantuan pupuk NPK, proyek Bantuan Sarana Light Trap, pengadaan handtractor, serta kuota impor daging sapi.

“Dalam pertemuan-pertemuan tersebut disepakati bahwa proyek di Kementan RI akan diijon terdakwa (Luthfi) dan pelaksanaan pekerjaannya akan diserahkan kepada Yudi dengan komisi sebesar 1 persen dari nilai pagu anggaran, yang mana pengurusan komisi tersebut dipercayakan kepada Fathanah,” ungkap jaksa Rini.