Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: BNPB Pimpin Penanggulangan Asap Riau

Kompas.com - 24/06/2013, 20:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengambil alih upaya mengatasi kebakaran lahan di Riau. Keputusan ini diambil Kepala Negara setelah menerima laporan dari pejabat terkait bahwa kebakaran kali ini lebih berat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Provinsi Riau telah ditetapkan sebagai daerah bencana dalam status darurat.

"BNPB memimpin secara keseluruhan meski elemen daerah tetap ada di sana," kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Dalam 1x24 jam, BNPB akan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan TNI dan Polri. Upaya pemadaman dilakukan secara pararel, baik melalui operasi darat dan udara. Kepala Negara telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk memobilisasi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki.

"Hal ini termasuk anggaran cadangan. Tidak boleh ada hambatan anggaran. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan akuntabilitas setinggi-tingginya," katanya.

Hingga Minggu kemarin, terpantau masih ada 154 titik api di lokasi kebakaran lahan di Riau. Hal itu diungkapkan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, Senin (24/6/2013) di Jakarta.

Berdasarkan pantauan satelit NOAA18 titik api (hotspot) di Riau terdapat 154 titik api tersebar di Kabupaten Rokan Hilir (40 titik), Kabupaten Pelalawan (35 titik), Kabupaten Siak (18 titik), Kabupaten Bengkalis (14 titik), Kabupaten Kampar (12 titik), dan 12 titik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau.

"Pantauan hotspot tidak dapat dilakukan secara realtime, namun merupakan hasil analisis pada tiap pagi dan sore hari yang kemudian diumumkan pada pukul 18.00 WIB," kata Sutopo.

Menurut dia, jumlah hotspot fluktuatif. Jika pada tanggal 18/6 terdapat 148 titik, maka tanggal 19 Juni 2013 ada 141 titik, lalu tanggal 20 Juni 2013 ada 40 titik, kemudian berurutan tanggal 21 Juni 2013 ada 13 titik, dan 22 Juni 2013 ada 92 titik.

Sutopo menambahkan, luas lahan gambut di Riau sekitar 3,9 juta hektar yang telah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Nasional
    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Nasional
    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com