Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bantah Incar 3 Posisi Menteri PKS

Kompas.com - 24/06/2013, 17:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya membantah partainya tengah mengincar posisi tiga menteri yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kini, posisi tiga menteri asal PKS tengah terancam karena sikap partai itu yang menolak kenaikan harga BBM (BBM) bersubsidi.

"Itu tidak benar. Kami dapat tiga kursi saja sudah bersyukur, sudah berterima kasih. Jadi, tidak ada agenda kita yang menghendaki PKS keluar dan mengincar kursi menterinya," tukas Tantowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Menurut Tantowi, selama ini partai Golkar hanya mengacu pada nota kesepahaman kontrak politik partai-partai koalisi. Dalam kontrak itu, Tantowi menuturkan, anggota koalisi yang tidak lagi sejalan menandakan tidak ingin bersama lagi.

"Tapi semua komando tertinggi di koalisi tetap berada di tangan presiden. Kalau presiden masih nyaman dengan PKS, ya silakan," kata Tantowi.

Dia melanjutkan, Golkar juga tidak akan bermanuver jika PKS dikeluarkan dari koalisi. Menurutnya, dalam menjalankan strategi politik, Golkar tidak pernah bermain di atas penderitaan pihak lain. "Golkar itu naik elektabilitasnya dan pada tiga besar bukan karena menjelek-jelekkan kader lain, angkat borok, atau menari di atas penderitaan orang. Ini enggak Golkar banget," ucap Tantowi.

Kecurigaan PKS

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengkritik partai koalisi yang terus-menerus mendesak PKS keluar dari koalisi. Mahfudz menilai seharusnya partai-partai koalisi itu paham dengan kontrak koalisi yang sudah disepakati sebelumnya.

"Harusnya kalau paham (hak prerogatif presiden), harusnya enggak perlu komentar dan mendorong keluar. Kalau masih (komentar), syahwat politik mereka tak bisa dibendung lagi. Ini nyata terlihat. Syahwat politik kan urusan mereka," ujar Mahfudz.

Ia pun menuding partai koalisi hendak mengincar posisi menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. "Wajarlah mungkin mereka punya kepentingan politik. Mereka punya kesempatan mengisi kursi itu," imbuh Mahfudz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com