Kompas.com - 24/06/2013, 13:01 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Kehumasan, Mardani Ali Sera. SABRINA ASRILKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Kehumasan, Mardani Ali Sera.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyikapi polemik yang terjadi belakangan ini. Pertemuan ini ditengarai merekatkan hubungan PKS dengan koalisi yang sempat retak setelah PKS menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Komunikasinya memang terjadi, tapi saya tidak bisa detailkan siapa, di mana, dan berapa nama yang ikut dalam pertemuan," ujar Ketua DPP bidang Kehumasan PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2013).

Mardani menyebutkan, pertemuan itu dilakukan karena PKS masih memiliki tiga menteri di jajaran kabinet Indonesia Bersatu II.

"Jadi, banyak hal yang harus dikomunikasikan," kata anggota Komisi I DPR ini.

Di dalam pertemuan itu, sebut Mardani, PKS hanya menjabarkan alasan partainya menolak kebijakan kenaikan harga BBM. PKS juga menyertakan solusi lain untuk menekan angka subsidi yang membengkak.

"Kami juga sampaikan perjalanan kita bukan sekadar di 2013 ini, tapi sejak 2004 lalu kami sudah bersama. Kami mau ada perspektif yang adil," ujar Mardani.

Saat ditanyakan tentang nasib PKS di koalisi, Mardani menjelaskan, PKS tetap menghormati hak prerogatif presiden yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setelah adanya komunikasi ini, kami berpandangan hubungan PKS dan koalisi bisa lebih baik," ujarnya.

Polemik PKS dan koalisi mencapai puncaknya pada rapat paripurna, Senin (17/6/2013) lalu. PKS memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Para menteri asal PKS justru mendukung kebijakan tersebut. Kendati demikian, keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan. Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

    [POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

    Nasional
    DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

    DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

    Nasional
    Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

    Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

    Nasional
    Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

    Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

    Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

    Nasional
    Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

    Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

    Nasional
    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

    Nasional
    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Nasional
    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Nasional
    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Nasional
    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Nasional
    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Nasional
    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Nasional
    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.