Kompas.com - 24/06/2013, 13:01 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Kehumasan, Mardani Ali Sera. SABRINA ASRILKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Kehumasan, Mardani Ali Sera.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyikapi polemik yang terjadi belakangan ini. Pertemuan ini ditengarai merekatkan hubungan PKS dengan koalisi yang sempat retak setelah PKS menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Komunikasinya memang terjadi, tapi saya tidak bisa detailkan siapa, di mana, dan berapa nama yang ikut dalam pertemuan," ujar Ketua DPP bidang Kehumasan PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2013).

Mardani menyebutkan, pertemuan itu dilakukan karena PKS masih memiliki tiga menteri di jajaran kabinet Indonesia Bersatu II.

"Jadi, banyak hal yang harus dikomunikasikan," kata anggota Komisi I DPR ini.

Di dalam pertemuan itu, sebut Mardani, PKS hanya menjabarkan alasan partainya menolak kebijakan kenaikan harga BBM. PKS juga menyertakan solusi lain untuk menekan angka subsidi yang membengkak.

"Kami juga sampaikan perjalanan kita bukan sekadar di 2013 ini, tapi sejak 2004 lalu kami sudah bersama. Kami mau ada perspektif yang adil," ujar Mardani.

Saat ditanyakan tentang nasib PKS di koalisi, Mardani menjelaskan, PKS tetap menghormati hak prerogatif presiden yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setelah adanya komunikasi ini, kami berpandangan hubungan PKS dan koalisi bisa lebih baik," ujarnya.

Polemik PKS dan koalisi mencapai puncaknya pada rapat paripurna, Senin (17/6/2013) lalu. PKS memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Para menteri asal PKS justru mendukung kebijakan tersebut. Kendati demikian, keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan. Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat Soeharto Kalahkan 'Rambo' di Lapangan Golf...

    Saat Soeharto Kalahkan "Rambo" di Lapangan Golf...

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    Nasional
    PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

    PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

    Nasional
    Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

    Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

    Nasional
    UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

    Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

    Nasional
    UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

    UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

    Nasional
    Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

    Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

    Nasional
    UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

    UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

    Nasional
    UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

    UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

    Nasional
    Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

    Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

    Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

    Nasional
    Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

    Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

    Nasional
    Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

    Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

    Nasional
    Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

    Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.