Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Ini Ekspresi Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 19/06/2013, 15:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung menyatakan aksi demonstrasi yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang menolak harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Saat kalah di parlemen, maka kader PDI-P menyuarakan penolakan itu dengan aksi demonstrasi.

"Ini kan mengekspresikan suara masyarakat yang tidak ingin (harga) BBM naik," kata Pramono, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Pramono menjelaskan, aksi yang digelar PDI-P hari ini tidak dikoordinir oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kalaupun ada segelintir anggota DPP yang ikut mengkoordinir, dirinya tak ingin mempermasalahkan.

"Secara politik kita sudah berjuang, dan kalah. Kalau akhirnya ada kader kami yang meluapkan kekecewaannya tidak masalah, yang tidak boleh itu kalau (demostrasi) melakukan pelanggaran," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan kader dan simpatisan PDI-P se-Jabodetabek tumpah ruah di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi longmarch menuju Istana Merdeka untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menggunakan atribut serba-merah serta bendera partai, mereka mulai memenuhi Tugu Proklamasi sejak pukul 07.30 WIB.

Ketua Bidang Kesehatan Tenaga Kerja DPP PDI-P Ribka Tjiptaning yang memimpin aksi itu mengatakan, longmarch ini merupakan perjuangan terakhirnya sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com