Kompas.com - 19/06/2013, 13:14 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan, adanya alokasi anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo dalam RAPBN-P yang baru disahkan DPR patut dicurigai sebagai deal politik di level petinggi partai. Setelah disahkan, diketahui bahwa salah satu pos yang dianggarkan adalah untuk penanganan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar. Pengesahan RAPBN-P pada Senin (17/6/2013) lalu lebih banyak berkutat pada kontroversi seputar pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Patut dicurigai sebagai deal politik level elite partai, sebagai kompensasi dukungan," kata Gun Gun.

Menurutnya, ada peluang transaksional dalam proses politik pengesahan APBN Perubahan 2013 meski proses yang dipertontonkan parlemen kepada publik hanya sebuah drama politik dan bukan politik yang secara substansi pro rakyat.

"Para politisi, terutama mitra koalisi, hanya pro pada kepentingan untuk mengamankan posisi dan jatah politik masing-masing. Hanya agar everybody happy, everybody lucky," ujarnya.

Pengalokasian anggaran untuk Lapindo disinyalir menjadi "mahar" untuk Golkar agar setuju pada pengesahan APBN-P 2013.

Dalam APBN-P yang telah disahkan terdapat alokasi anggaran kompensasi jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Adapun alokasi untuk penanggulangan lumpur Lapindo tertuang dalam Pasal 9 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Pasal tersebut menyebutkan, "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Lapindo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alokasi dana itu dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi. Poin berikutnya menyebutkan bahwa alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Lapindo, anggaran belanja yang yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penangangan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong.

Partai Demokrat membantah dan menjamin tak ada mahar politik dengan partai tertentu dalam APBN Perubahan 2013. Alokasi anggaran Rp 115 miliar dalam APBNP 2013 perlu digelontorkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

    Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

    Nasional
    YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

    YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

    Nasional
    Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

    Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

    Nasional
    PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

    PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

    Nasional
    Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

    Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

    Nasional
    Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

    Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

    Nasional
    YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

    YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

    Nasional
    Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

    Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

    Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

    Nasional
    Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

    Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

    Nasional
    UPDATE 26 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 54,9 Persen

    UPDATE 26 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 54,9 Persen

    Nasional
    Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

    Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

    Nasional
    Presiden Minta Harga Tes PCR Rp 300.000, Wamenkes Jelaskan Hitung-hitungannya

    Presiden Minta Harga Tes PCR Rp 300.000, Wamenkes Jelaskan Hitung-hitungannya

    Nasional
    Wapres Sebut Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Terus Alami Perbaikan

    Wapres Sebut Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Terus Alami Perbaikan

    Nasional
    RI Terima 1 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Hibah Pemerintah China

    RI Terima 1 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Hibah Pemerintah China

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.