Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wahyu Muryadi Mundur dari Ketua Forum Pemred

Kompas.com - 19/06/2013, 01:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Wahyu Muryadi, mundur dari posisinya sebagai Ketua Forum Pemred, Selasa (18/6/2013). Alasan yang dikemukakannya adalah ingin fokus mengurus majalah berita mingguan tersebut.

"Saya ingin konsentrasi membesarkan majalah Tempo karena aktivitas saya di Forum Pemred akan sangat menyita waktu saya di masa-masa datang," kata Wahyu, di Jakarta, Selasa malam, di depan sejumlah pengurus Forum Pemred. Hadir dalam pertemuan pengurus antara lain Ilham Bintang, Tommy Suryopratomo, Asro Kamal Rokan, Akhmad Kusaeni, Nurjaman Mochtar, Arifin Asydad, Mohamad Ihsan, dan Timbo Siahaan.

Atas pengunduran dia tersebut, Forum Pemred menunjuk Wakil Ketua Forum Pemred, Nurjaman Mochtar, untuk melaksanakan tugas-tugas ketua sampai terpilih ketua baru. Nurjaman adalah Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar.

Kepada pengurus Forum Pemred, Wahyu mengatakan, memimpin FP penting, tetapi memimpin Tempo lebih penting lagi. "Ya sudah, mundur untuk membesarkan Tempo," katanya. Ia berharap FP akan terus maju.

Pemred Kantor Berita Antara, Akhmad Kuaseni, menyatakan memahami keputusan Wahyu untuk mundur. "Forum Pemred harus jalan terus menjalankan tujuan pendiriannya," kata Kusaeni.

Forum Pemred, yang mana sekitar 50 pemimpin redaksi media massa nasional tergabung, baru saja menggelar Pertemuan Puncak Pemred Se-Indonesia 2013, di Nusa Dua, Bali, pada pertengahan Juni lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com