Kompas.com - 18/06/2013, 18:43 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan segera mengirimkan surat kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk mengajukan nama calon ketua MPR sebagai pengganti almarhum Taufiq Kiemas. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat konsultasi Pimpinan MPR, seluruh fraksi, dan kelompok Anggota MPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan, MPR mengirimkan surat di pekan kedua setelah Taufiq Kiemas meninggal dunia. Alasannya adalah pertimbangan suasana duka yang masih menyelimuti Fraksi PDI Perjuangan.

"Pimpinan segera mengirim surat kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk mengajukan calon pengganti Pak Taufiq Kiemas selaku ketua. Ini sejalan dengan tata tertib MPR yang mengatur secara rinci mekanismenya," kata Hajriyanto.

Surat tersebut, kata dia, merupakan bentuk permintaan semua fraksi dan kelompok anggota MPR pada Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan calon penggantinya. Calon yang diusulkan itu harus dikonsultasikan kepada pimpinan partai politik bersama anggota MPR.

"Agar calon pengganti Taufiq Kiemas mendapatkan legitimasi tinggi dan dukungan luas. Tapi semua itu dilakukan dengan semangat kebersamaan, konsensus itu," ujarnya.

Seperti diketahui, posisi Ketua MPR kosong setelah Taufiq Kiemas meninggal dunia di Singapura karena sakit pada Sabtu (8/6/2013) lalu. Hingga saat ini, PDI Perjuangan belum menentukan calon pengganti Taufiq dengan alasan masih berduka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    Nasional
    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

    Nasional
    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Nasional
    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Nasional
    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Nasional
    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Nasional
    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Nasional
    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Nasional
    Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

    Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

    Nasional
    Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

    Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

    Nasional
    Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

    Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

    Nasional
    Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

    Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

    Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

    Nasional
    Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

    Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

    Nasional
    Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

    Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.