Kompas.com - 17/06/2013, 21:30 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu memanggil Komisi Pemilihan Umum untuk meminta klarifikasi pencoretan sejumlah caleg dari Partai Hanura di Daerah Pemilihan Jawa Barat II.

"Bawaslu mengklarifikasi KPU sebagai penyelenggara pemilu atau laporan yang disampaikan parpol (Hanura)," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.

Seperti diketahui, KPU mencoret 86 caleg dari lima parpol peserta Pemilu 2014, yaitu PAN, Gerindra, PPP, Hanura, dan PKPI. Dari kelima parpol tersebut, baru empat parpol yang telah melaporkan KPU terkait hasil verifikasi berkas bakal caleg tahap kedua ke Bawaslu, yaitu PAN, Gerindra, PPP, dan Hanura.

Hadar mengatakan, Bawaslu hanya memanggil satu pihak untuk diklarifikasi hari ini, yakni KPU. Klarifikasi itu, kata Hadar, terkait dugaan pelanggaran KPU saat verifikasi tahap kedua.

"Perlu dipahami, ini bukan proses sengketa. Ini proses pelaporan parpol yang menduga KPU melakukan pelanggaran," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu telah memediasi KPU dan Gerindra dalam kasus yang sama, Minggu (16/6/2013). Hasilnya, Bawaslu merekomendasikan agar KPU dan Gerindra melakukan pembicaraan terlebih dahulu. Bawaslu pun memberi waktu tiga hari kepada Gerindra untuk mengajukan sengketa pemilu jika tidak menerima hasil verifikasi KPU.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Nasional
    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    Nasional
    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Nasional
    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Nasional
    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Nasional
    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Nasional
    Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

    Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

    Nasional
    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    Nasional
    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Nasional
    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Nasional
    Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

    Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

    Nasional
    Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

    Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

    Nasional
    Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

    Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

    Nasional
    Hasil Sidang Kedua BPUPKI

    Hasil Sidang Kedua BPUPKI

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.