Kompas.com - 17/06/2013, 12:12 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta menyampaikan informasi kepada pemerintah jika mengetahui adanya penyimpangan berbagai hal pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi nantinya. Masyarakat dapat mengirim pengaduan tersebut ke nomor 1708.

Program tersebut diluncurkan oleh Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi BBM Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (17/6/2013), bersamaan peluncuran perdana pengiriman SMS broadcast sosialisasi kenaikan harga BBM.

Mulai hari ini, pemerintah mulai melakukan pengiriman SMS broadcast kepada 240 juta nomor ponsel aktif hingga 2 minggu ke depan. Setiap nomor akan mendapat satu kali SMS atas nama Tim Sosialisasi BBM.

Isi pesan tersebut, yakni "Subsidi BBM tidak tepat sasaran lebih banyak dinikmati orang kaya, dan hanya menciptakan ketidakadilan...!!! Pengaduan, ketik BBM (spasi) isi pesan kirim 1708 ."

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan misalnya adanya penimbunan atau kelangkaan BBM di suatu daerah. Hal lain, seperti adanya pihak yang menerima bantuan langsung tunai sementara (BLSM) padahal tidak berhak.

"Bisa ditulis nama, alamat, ditulis apa saja maksimal 160 karakter. Nanti ada yang olah, secepatnya kita action," kata Susilo.

Susilo menjelaskan, pengaduan tersebut akan diteruskan ke posko-posko terkait seperti posko di Kementerian ESDM, Pertamina, maupun di daerah.

"Di dunia pasti ada saja yang manfaatkan kesempatan dalam kesempitan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

    Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

    Nasional
    Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

    Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

    Nasional
    Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

    Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

    Nasional
    Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

    Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

    Nasional
    Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

    Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

    Nasional
    Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

    Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

    Nasional
    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Nasional
    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Nasional
    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    Nasional
    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    Nasional
    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    Nasional
    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Nasional
    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    Nasional
    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.