Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres Bisa Jadi Bumerang untuk Demokrat

Kompas.com - 16/06/2013, 18:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Konvensi Partai Demokrat dinilai akan memberi dampak positif bagi Demokrat maupun Indonesia di masa depan jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, jika konvensi hanya politik kepura-puraan, akan menghancurkan Demokrat.

"Di era keterbukaan informasi, memunculkan politik kepura-puraan hanya akan menjadikan bumerang," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, saat diskusi di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Menurut Siti, Demokrat memilih menggelar konvensi untuk menaikkan elektabilitas yang terus merosot pasca sejumlah kasus dan gonjang-ganjing yang menerpa partai tersebut. Selain itu, karena krisis calon pemimpin di internal Demokrat setelah Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa lagi maju dalam Pilpres.

Konvensi Demokrat, kata Siti, akan menjadi terobosan penting di tengah sikap parpol lain yang tidak berminat melakukannya. Beberapa parpol sudah menetapkan bakal calon presiden. Ada pula parpol yang masih menunggu hasil pemilu legislatif di April 2014.

Masalahnya, menurutnya, rakyat sudah skeptis dengan kondisi politik karena tidak ada calon alternatif yang muncul. Jika tidak ada upaya penjaringan calon pemimpin dari bawah melalui konvensi, maka angka golput akan semakin tinggi.

Meski demikian, kata Siti, ada beberapa masalah yang akan dihadapi Demokrat. Misalnya, apakah Demokrat mampu meyakinkan publik, khususnya para tokoh yang akan dijaring, bahwa konvensi akan bermanfaat bagi rakyat dan tidak hanya menguntungkan Demokrat. Selain itu, apakah Demokrat bisa meyakinkan akan mendapatkan hasil pemilu legislatif yang bagus sehingga mampu mengusung calon sendiri.

"Demokrat harus mampu membangun kepercayaan publik untuk menyukseskan konvensi, yaitu dengan merekrut tenaga independen yang dipercaya rakyat untuk melakukan seleksi calon. Ini penting agar tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat," paparnya.

Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengakui bahwa konvensi bisa menjadi bomerang jika tidak dijalankan dengan baik. Meski demikian, Ia yakin konvensi akan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu lantaran prosesnya akan melibatkan masyarakat.

Didi menyinggung konvensi yang pernah dilakukan Partai Golkar tahun 2004 . Ketika itu, penentuan calon terpilih dilakukan oleh elit Golkar sehingga gagal ketika pemilu. Belajar dari pengalaman itu maupun konvensi di negara maju, kata Didi, pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam penentuan calon yang diusung dalam Pilpres.

"Sekarang sedang digodok mekanismenya. Juli kita harapkan sudah ada tim seleksi. Kita buat semi terbuka. Nanti calon-calon dipilih oleh Komite yang melibatkan DPP, Majelis Tinggi. Nanti ujungnya melibatkan publik. Percayalah konvensi ini akan gairahkan kembali partisipasi publik," kata Didi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com