Kompas.com - 16/06/2013, 16:56 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera sama saja memerintahkan tiga kadernya yang duduk sebagai menteri untuk menyengsarakan rakyat jika tidak menarik ketiga menteri tersebut sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alalsannya, semua menteri bertugas menyosialisasikan program pemerintah.

"Kalau kita ikuti logika PKS bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat, berarti PKS menyuruh seluruh menterinya menyosialisasikan program yang menyengsarakan rakyat," kata Didi, di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Seperti diketahui, PKS menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan. Salah satunya akan menyengsarakan rakyat akibat kenaikan harga-harga. Meski berada di koalisi tetapi berseberangan dengan sikap pemerintah, PKS tidak akan keluar koalisi.

Didi menyebut PKS sebagai pengkhianat yang hanya ingin mendukung kebijakan populer. Seharusnya, kata dia, PKS juga harus siap dengan kebijakan yang tak populer atau bakal menurunkan elektabilitas partai.

"PKS sungguh tidak bertanggung jawab, bersikap bunglon. Harusnya malu. Jangan sekadar untuk kepentingan politik sesaat, meningkatkan elektabilitas. Tidak heran juga kalau disebut penolakan kenaikan harga BBM sebagai pengalihan isu korupsi yang menjerat kader utama mereka," kata Didi.

Didi menyarankan PKS mengambil sikap yang jelas alias oposisi. Ia lebih menghormati penolakan yang sama oleh PDI Perjuangan lantaran memang oposisi.

"Ini PKS lebih oposisi dari oposisi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketika disinggung code of conduct koalisi bahwa keputusan akhir ada di tangan Presiden, ia mengatakan, Presiden tentu akan bijaksana dalam menyikapi PKS. 

"Kita serahkan ke Presiden," ucapnya.

Seperti diberitakan, dalam code of conduct koalisi disebutkan, apabila tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama dalam koalisi, maka parpol yang bersangkutan dapat mengundurkan diri. Jika tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaan dalam koalisi telah berakhir.

Selanjutnya, Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

    RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

    Nasional
    Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

    Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

    Nasional
    Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

    Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

    Nasional
    Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

    Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

    Nasional
    Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

    Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

    Nasional
    Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tau Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro..

    Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tau Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro..

    Nasional
    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

    Nasional
    Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

    Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

    Nasional
    Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

    Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

    Nasional
    635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

    635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

    Nasional
    Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

    Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

    Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

    Nasional
    Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

    Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

    Nasional
    Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

    Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

    Nasional
    Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

    Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.