Kompas.com - 14/06/2013, 19:15 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa membantah partainya tengah mengincar tiga kursi menteri yang kini diisi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Demokrat, katanya, hanya membutuhkan konsistensi PKS sebagai salah satu partai koalisi.

"Kami tidak pernah mau incar menteri. Yang kami tuntut itu konsistensi. Kalau bahasa mereka, berarti istikamah dalam sikapnya," ujar Saan, di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

Saan menegaskan, jika ingin tetap berada di koalisi, PKS harus mendukung semua kebijakan pemerintah. Namun, jika terus merongrong, menurutnya, PKS sebaiknya keluar dari koalisi.

"Jadi, jangan mengalihkan seolah-olah Demokrat incar menteri," kata Saan.

Anggota Komisi III DPR itu menilai, PKS kini tengah meningkatkan citranya dengan menempatkan diri seolah-olah berpihak kepada masyarakat. Ia memahami cara yang dipakai PKS untuk menaikkan citranya itu.

"Ini strategi PKS mengalihkan isu karena kasus hukum yang menderanya. Kami tidak khawatir kalau dianggap menzalimi karena pada kenyataannya kami tidak seperti itu. Justru mereka (PKS) yang menzalimi koalisi," kata Saan.

Sebelumnya, PKS menuding Partai Demokrat tengah mengincar tiga kursi menteri PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II. PKS juga menganggap wacana perekrutan tiga menterinya oleh Partai Demokrat adalah sebuah strategi pemecah belah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Partai Demokrat kan memang mendorong-dorong PKS keluar supaya dapat kursi yang ditinggalkan PKS. Makanya, mereka satu suara supaya kursi eks PKS didapat," ujar anggota Majelis Syuro PKS, Idris Lutfi.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II saat ini, ada tiga  kader PKS yang menjadi menteri. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Jika ternyata PKS didepak dari koalisi, posisi ketiga menteri itu pun terancam dicopot.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

    Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

    Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

    Nasional
    Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

    Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

    Nasional
    Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

    Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

    Nasional
    Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

    Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

    Nasional
    Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

    Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

    Nasional
    TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

    TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

    Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

    Nasional
    Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

    Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

    Nasional
    PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

    PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

    Nasional
    TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

    TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

    Nasional
    Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

    Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

    Nasional
    Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

    Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

    Nasional
    Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

    Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

    Nasional
    TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

    TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X