Kompas.com - 14/06/2013, 13:08 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding Partai Demokrat tengah mengincar tiga kursi menteri PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II. PKS juga menganggap wacana perekrutan tiga menterinya oleh Partai Demokrat adalah sebuah strategi pemecah belah.

"Partai Demokrat kan memang mendorong-dorong PKS keluar supaya dapat kursi yang ditinggalkan PKS. Makanya, mereka satu suara supaya kursi eks PKS didapat," ujar Anggota Majelis Syuro PKS Idris Lutfi di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

Di dalam kabinet, PKS menempatkan tiga kadernya sebagai menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Jika ternyata PKS ditendang dari koalisi, maka posisi ketiga menteri itu pun terancam.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana bahkan menyatakan, partainya membuka pintu lebar jika menteri-menteri PKS hendak bergabung ke Demokrat. Sutan mengatakan, para menteri asal PKS bisa menempati struktur-struktur dalam partainya. Terkait hal itu, Idris pun melihatnya sebagai upaya untuk memecah belah.

"Mereka kan memang tukang pecah belah, politik belah bambu. Sutan paling berbakat soal itu," ujar Anggota Komisi VII DPR ini.

Idris menyatakan, bisa saja PKS tidak dikeluarkan dari koalisi. Presiden SBY, lanjutnya, bisa mengambil opsi mengurangi jatah menteri PKS sebagai konsekuensi dari penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasilnya, PKS tetap menolak rencana tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tetapi, PKS juga tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Tanda-tanda akan didepaknya PKS dari koalisi terlihat dari beberapa pertemuan yang sengaja tak menghadirkan petinggi PKS ataupun menteri-menterinya. Seperti pada rapat Setgab, Selasa (11/6/2013), Presiden PKS Anis Matta tidak diundang dalam rapat Setgab, padahal semua ketua umum partai hadir dalam rapat membahas BBM itu. Setelah itu, pada Rabu (12/6/2013), Presiden SBY menggelar rapat kabinet. Rapat itu juga tidak dihadiri menteri-menteri asal PKS, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

    Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

    Nasional
    Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

    Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

    Nasional
    3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

    3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

    Nasional
    Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

    Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

    Nasional
    Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

    Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

    Nasional
    Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

    Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

    Nasional
    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

    Nasional
    Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

    Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

    Nasional
    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

    Nasional
    Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

    Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

    Nasional
    Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

    Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

    Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

    Nasional
     Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

    Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

    Nasional
    Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

    Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

    Nasional
    Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

    Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X