PKS Tuding Demokrat Incar Kursi Menteri

Kompas.com - 14/06/2013, 13:08 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding Partai Demokrat tengah mengincar tiga kursi menteri PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II. PKS juga menganggap wacana perekrutan tiga menterinya oleh Partai Demokrat adalah sebuah strategi pemecah belah.

"Partai Demokrat kan memang mendorong-dorong PKS keluar supaya dapat kursi yang ditinggalkan PKS. Makanya, mereka satu suara supaya kursi eks PKS didapat," ujar Anggota Majelis Syuro PKS Idris Lutfi di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

Di dalam kabinet, PKS menempatkan tiga kadernya sebagai menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Jika ternyata PKS ditendang dari koalisi, maka posisi ketiga menteri itu pun terancam.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana bahkan menyatakan, partainya membuka pintu lebar jika menteri-menteri PKS hendak bergabung ke Demokrat. Sutan mengatakan, para menteri asal PKS bisa menempati struktur-struktur dalam partainya. Terkait hal itu, Idris pun melihatnya sebagai upaya untuk memecah belah.

"Mereka kan memang tukang pecah belah, politik belah bambu. Sutan paling berbakat soal itu," ujar Anggota Komisi VII DPR ini.

Idris menyatakan, bisa saja PKS tidak dikeluarkan dari koalisi. Presiden SBY, lanjutnya, bisa mengambil opsi mengurangi jatah menteri PKS sebagai konsekuensi dari penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasilnya, PKS tetap menolak rencana tersebut.

Tetapi, PKS juga tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Tanda-tanda akan didepaknya PKS dari koalisi terlihat dari beberapa pertemuan yang sengaja tak menghadirkan petinggi PKS ataupun menteri-menterinya. Seperti pada rapat Setgab, Selasa (11/6/2013), Presiden PKS Anis Matta tidak diundang dalam rapat Setgab, padahal semua ketua umum partai hadir dalam rapat membahas BBM itu. Setelah itu, pada Rabu (12/6/2013), Presiden SBY menggelar rapat kabinet. Rapat itu juga tidak dihadiri menteri-menteri asal PKS, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

Baca tentang
    Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X