Di Mana Surat Presiden untuk Mendepak PKS?

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar mengenai posisi PKS di koalisi partai pendukung pemerintah semakin memanas. Bahkan terakhir, PKS memutuskan sikap resminya untuk tetap bersama koalisi meski menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sikap final PKS tersebut disampaikan tak lama setelah beredar isu bahwa PKS akan dikeluarkan dari sekretariat gabungan koalisi partai pendukung pemerintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Bahkan, kabarnya SBY telah menandatangani surat "pemecatan" PKS tersebut.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan, rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendepak PKS telah terendus sejak akhir pekan lalu. Menurut Hidayat, informasi itu sangat valid karena disampaikan oleh seseorang yang memiliki kedekatan dengan Presiden.

"Informasinya benar, ini A1," kata Hidayat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013). Anggota Majelis Syuro PKS ini menyebutkan, informasi itu ia peroleh pada Jumat (7/6/2013) malam, dari orang dekat Presiden melalui seorang menteri asal PKS.

Namun, Hidayat menolak memberikan identitas kedua orang itu. Dari informasi yang diperolehnya, surat pendepakan PKS dari koalisi itu akan sampai ke pihak PKS pada Sabtu (8/6/2013). Namun, sampai Minggu malam, surat tersebut tidak juga sampai.

Hidayat menuturkan, pihaknya sempat menanyakan kembali kebenaran surat yang dimaksud kepada sumber utama. Jawaban yang diterima, surat itu akan benar-benar sampai pada Senin atau Selasa awal pekan ini.

"Tapi tidak tahu nyangkut di mana, sampai sekarang belum juga sampai," ujar Hidayat.

Seperti diketahui, PKS menantang Presiden SBY menggunakan hak prerogatifnya untuk mendepak PKS dari koalisi. Langkah itu dipilih karena PKS merasa berhak bertahan di koalisi dengan alasan pilihan politik dan diperbolehkan oleh aturan yang tertuang dalam surat kontrak koalisi.