Kompas.com - 14/06/2013, 08:30 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar mengenai posisi PKS di koalisi partai pendukung pemerintah semakin memanas. Bahkan terakhir, PKS memutuskan sikap resminya untuk tetap bersama koalisi meski menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sikap final PKS tersebut disampaikan tak lama setelah beredar isu bahwa PKS akan dikeluarkan dari sekretariat gabungan koalisi partai pendukung pemerintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Bahkan, kabarnya SBY telah menandatangani surat "pemecatan" PKS tersebut.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan, rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendepak PKS telah terendus sejak akhir pekan lalu. Menurut Hidayat, informasi itu sangat valid karena disampaikan oleh seseorang yang memiliki kedekatan dengan Presiden.

"Informasinya benar, ini A1," kata Hidayat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013). Anggota Majelis Syuro PKS ini menyebutkan, informasi itu ia peroleh pada Jumat (7/6/2013) malam, dari orang dekat Presiden melalui seorang menteri asal PKS.

Namun, Hidayat menolak memberikan identitas kedua orang itu. Dari informasi yang diperolehnya, surat pendepakan PKS dari koalisi itu akan sampai ke pihak PKS pada Sabtu (8/6/2013). Namun, sampai Minggu malam, surat tersebut tidak juga sampai.

Hidayat menuturkan, pihaknya sempat menanyakan kembali kebenaran surat yang dimaksud kepada sumber utama. Jawaban yang diterima, surat itu akan benar-benar sampai pada Senin atau Selasa awal pekan ini.

"Tapi tidak tahu nyangkut di mana, sampai sekarang belum juga sampai," ujar Hidayat.

Seperti diketahui, PKS menantang Presiden SBY menggunakan hak prerogatifnya untuk mendepak PKS dari koalisi. Langkah itu dipilih karena PKS merasa berhak bertahan di koalisi dengan alasan pilihan politik dan diperbolehkan oleh aturan yang tertuang dalam surat kontrak koalisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

    KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

    Nasional
    IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

    IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

    Nasional
    Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

    Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

    Nasional
    Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

    Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

    Nasional
    'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

    "Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

    UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

    UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

    Nasional
    Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

    Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

    Nasional
    Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

    Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

    UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

    Nasional
    Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

    Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

    Nasional
    Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

    Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

    Nasional
    Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

    Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

    Nasional
    Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

    Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

    Nasional
    Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.