Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Umumkan DCS, Hanura Juga Dicoret

Kompas.com - 13/06/2013, 18:29 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Daftar caleg sementara (DCS) akhirnya muncul di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (13/6/2013) sore. Selain lewat dari target semula, yaitu pukul 16.00, DCS yang ditayangkan di www.kpu.go.id juga menunjukkan sejumlah fakta baru mengenai keikutsertaan partai politik di sejumlah daerah pemilihan.

Hanura menambah daftar panjang parpol yang kehilangan peluang untuk meraup suara di dapil Jawa Barat II. Di DCS yang tayang di situs resmi KPU, daftar caleg di kolom Hanura kosong. Anggota KPU Hadar Nafis Gumay pun membenarkan bahwa Hanura gugur di dapil tersebut.

"Jadi, ternyata ada daftar calon dari Hanura dari Jabar II yang tidak memenuhi syarat karena penempatan caleg perempuan keliru," ungkap Hadar saat dihubungi, Kamis sore.

Dengan gugurnya Hanura, berarti ada lima partai politik yang bernasib sama di dapil yang berbeda-beda. Empat parpol sebelumnya yang sudah dicoret KPU adalah Gerindra (Jabar IX), PPP (Jabar II, Jateng III), PAN (Sumbar I), dan PKPI (Jabar V, NTT I, Jabar VI).

Selain itu, sejumlah kesalahan juga masih terjadi di DCS yang dirilis oleh KPU. Sebelumnya, KPU menyampaikan bahwa PKPI dicoret di dapil Jabar VI. Namun, di DCS yang diumumkan, seluruh caleg PKPI muncul di kolom partai di dapil Jabar VI. Malah, semua caleg PKPI dari Jatim VI, yang sebelumnya tidak disebut bermasalah, tidak tercantum di DCS.

Diketahui pula, ada caleg yang fotonya tidak sesuai dengan nama dan jenis kelaminnya. Tercantum nama caleg berjenis kelamin laki-laki, tetapi foto yang tertera mengenakan kerudung. Konfirmasi lanjutan dari KPU masih dinantikan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com