Ini Sikap Resmi PKS soal Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan rapat bersama para menteri dan fraksi dari PKS di kediaman Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Rabu (12/6/2013) malam. Rapat digelar menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan, setidaknya ada dua keputusan penting yang dicapai dalam rapat tersebut. Pertama, PKS tetap dalam posisi menolak kenaikan harga BBM saat ini.

"Tidak tepat apabila pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, mengingat saat ini baru Ramadhan dan Idul Fitri sehingga inflasi diperkirakan tak terkendali," kata Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Rabu (13/6/2013).

Keputusan kedua, lanjut Hakim, terkait perbedaan sikap menteri dari PKS, dan partai terkait rencana pemerintah ini. Di dalam rapat itu, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS memperkenankan para menterinya tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM meski partai menolak rencana tersebut.

"Para menteri kami berikan sepenuhnya untuk membantu Presiden. Memang sempat terjadi diskusi, tapi kan dia (menteri) mewakili Presiden. Akhirnya, fraksi terus berjuang untuk rakyat menolak, dan menteri dipersilakan bekerja membantu Presiden secara normal," ungkap Hakim.

Seperti diberitakan, PKS selama ini menolak kenaikan harga BBM meski di dalam undang-undang pemerintah yang berwenang memutuskan harga BBM naik tanpa persetujuan parlemen. Sikap PKS sebagai partai berbeda dengan sikap para menteri PKS yang menyatakan tetap mendukung kenaikan harga BBM. Sikap PKS yang "abu-abu" ini membuat partai koalisi geram.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat bahkan meminta partai bernapaskan Islam ini keluar dari koalisi karena tak lagi sejalan. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menuturkan, partainya sudah menerima informasi sejak pekan lalu mengenai rencana pendepakan PKS dari koalisi. Seorang utusan Istana disebut-sebut sudah menghubungi salah seorang menteri dari PKS yang memberitahukan bahwa Presiden SBY sudah meneken surat pengeluaran partai itu dari koalisi. Namun, secara tertulis, PKS masih belum menerima surat dari Presiden SBY.