PKS Protes Tak Diberikan Ruang Argumentasi di Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa tak diberi ruang untuk berargumentasi dalam partai koalisi terkait sikap penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini menyusul tidak diundangnya PKS dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) PKS yang dilakukan pada Selasa (11/6/2013) malam.

"Sebelumnya mereka katakan sampaikan dong (penolakan BBM) di sini (rapat Setgab). Tapi nyatanya ruang untuk menyampaikan tidak diberikan juga untuk PKS. Kalau caranya seperti ini bagaimana?" ujar Anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini, saat dihubungi, Rabu (12/6/2013).

Jazuli menjelaskan, tidak adanya ruang bagi PKS untuk berbicara dalam Setgab sudah tampak pada undangan dua rapat Setgab sebelumnya. Pada rapat Setgab yang dilakukan pekan lalu, Presiden PKS Anis Matta tidak bisa hadir karena berada di luar kota.

"Awalnya kan itu untuk fraksi, tiba-tiba undangan berubah jadi untuk Presiden (ketua umum). Ini bagaimana? Presiden di luar kota, memangnya kami punya jet pribadi seperti ketua umum partai lain? Jadi ini bukan kesalahan kami," kata Jazuli lagi.

Lebih lanjut, Jazuli menyatakan, PKS tak akan mempermasalahkan tidak adanya undangan untuk hadir dalam rapat Setgab tadi malam. Menurut dia, persoalan Setgab bukanlah urusan pengurus Partai Demokrat atau partai koalisi yang lain.

"Setgab itu urusannya Ketua Majelis Syuro dan Presiden SBY. Jadi enggak ada urusan sama yang lain," kata Jazuli.

Seperti diketahui, seluruh partai koalisi pemerintahan melakukan pertemuan pada Selasa (11/6/2013) malam. Pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain SBY, hadir pula Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Syarief menjelaskan, Setgab memang sengaja tidak mengundang PKS dalam rapat tadi malam. Menurutnya, sikap itu merupakan bentuk kekecewaan koalisi akan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM meski telah disepakati dalam koalisi.

"Ini salah satu bentuk kekecewaan kami (dengan PKS)," kata Syarief Hasan di JCC, Jakarta, Selasa (11/6/2013) malam.

Syarief mengatakan, PKS sebagai anggota koalisi diharapkan mendukung suasana strategis untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia secara bersama-sama. Namun, ternyata PKS memiliki pandangan berbeda.

"Kami tentunya sebagai koalisi kecewa," kata Menteri Koperasi dan UKM itu. Mengenai sikap Setgab terhadap PKS, Syarief mengatakan belum memutuskannya. "Kami lebih mementingkan menyelamatkan ekonomi Indonesia, kepentingan rakyat. (Tapi) kami tetap kecewa (terhadap PKS)," katanya.