Kompas.com - 11/06/2013, 16:32 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar optimistis kasus skandal Bank Century dapat dituntaskan oleh KPK. Ia berpendapat Ketua KPK saat ini, Abraham Samad, mampu menyelesaikan kasus yang telah berlarut sekian tahun dalam waktu dekat.

"Saya percaya KPK sekarang bisa mengungkap kasus Century ini," kata Antasari sesaat sebelum menghadiri rapat dengar pendapat tentang RUU KUHAP bersama Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Antasari menyampaikan, skandal Bank Century mulai terkuak saat KPK masih dipimpin oleh dirinya. Ada beberapa informasi yang sudah ia ungkapkan, khususnya kepada Chandra Hamzah, selaku wakilnya di KPK. Akan tetapi, ada juga informasi yang belum disampaikannya.

Terpidana kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, ini menuturkan, beberapa informasi terkait skandal Bank Century tak bisa ia sampaikan karena dirinya tidak menghendaki. Terlebih lagi, selama mendekam di lembaga pemasyarakatan Klas I Tangerang, dia banyak merenung dan tak ingin menyebar aib orang lain.

"Century banyak hal yang saya tahu, tapi tidak dapat saya sampaikan. Saya napi, warga binaan, saya tidak mau su'udzon. Saya di lapas cari berkah, salah satunya tidak membuka aib orang lain," ujarnya.

Seperti diketahui, kasus bail out Bank Century masih belum menemui hasil akhir. Informasi terkini, KPK baru saja meminta keterangan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Hasil pertemuan KPK dengan Sri Mulyani kemudian diminta oleh Tim Pengawas Century. Akan tetapi, KPK menolak memberikannya dengan alasan tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Nasional
    KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

    KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

    Nasional
    Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang 'Back Up' Mafia Tanah

    Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang "Back Up" Mafia Tanah

    Nasional
    Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

    Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

    Nasional
    Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

    Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

    Nasional
    Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

    Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

    Nasional
    Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

    Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.