Tak Laporkan Dana Kampanye, KPU Wajib Beri Sanksi Tegas

Kompas.com - 11/06/2013, 16:18 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib memberikan sanksi tegas kepada setiap calon anggota legislatif yang tidak mau melaporkan dana kampanyenya. Menurutnya, laporan dana kampanye caleg menjadi salah satu indikasi terwujudnya pelaksanaan pemilu yang bersih dan transparan.

"Tidak pernah ada sanksi kepada caleg atau parpol yang tidak melaporkan dana kampanyenya," kata Kristiadi saat ditemui usai seminar Mau Dibawa ke Mana Indonesia? di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Kristiadi mengatakan, tidak adanya sanksi tegas yang diberikan KPU justru dapat "melatih" seorang caleg untuk menjadi koruptor. Pasalnya, caleg tidak dibekali tanggung jawab untuk melaporkan setiap pengeluarannya. Padahal, nantinya, jika caleg tersebut terpilih, mereka akan mengeluarkan uang negara untuk setiap kegiatannya dan hal itu tentu saja berpotensi akan terjadi penyelewengan karena tidak pernah dilaporkan.

"Untuk itu, sanksi harus tetap diberikan, mulai dari sanksi ringan berupa peringatan hingga sanksi tegas berupa pencoretan," katanya.

KPU telah menyelesaikan penyusunan draf Peraturan KPU Dana Kampanye. Pekan ini, rencananya KPU akan menjaring pendapat terkait isi peraturan tersebut dengan lembaga swadaya masyarakat sebelum meminta pendapat ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sayangnya, meski di dalam aturan tersebut KPU mewajibkan agar para caleg melaporkan pengeluaran dana kampanyenya, tidak ada sanksi tegas yang diberikan KPU kepada caleg yang tidak melaporkan pengeluarannya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

    Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

    Nasional
    Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

    Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

    Nasional
    Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

    Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

    Nasional
    Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

    Nasional
    IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

    IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

    Nasional
    KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

    KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

    Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

    Nasional
    Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

    Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

    Nasional
    Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

    Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

    Nasional
    Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Nasional
    Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

    Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

    Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

    Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

    Nasional
    IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

    IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

    Nasional
    Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

    Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X