Max Sopacua: Kalau Saya Presiden PKS, Saya Bentak Tifatul

JAKARTA, KOMPAS.com — Manuver PKS yang bermain dua kaki terkait rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi membuat politisi Partai Demokrat geregetan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua sampai berandai-andai apa yang akan dilakukannya jika dia menjadi Presiden PKS.

Max Sopacua menilai ada pembiaran dari Presiden PKS Anis Matta kepada kader-kadernya yang berada di DPP dengan para menterinya.

"Kalau saya jadi Presiden PKS, gue bentak itu menteri-menteri PKS, terutama Tifatul yang malah jadi sekretaris sosialisasi. Kenapa mereka mendukung? Tapi ini kan enggak, presidennya juga ngelepas begitu saja," kata Max saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin (10/6/2013).

Menurut Max, partainya bersama parta-partai koalisi yang lain sebenarnya sudah menyampaikan kepada SBY bahwa mereka merasa terganggu dengan strategi politik yang dijalankan PKS. Demokrat, kata dia, bahkan sudah terang-terangan menyampaikan PKS perlu segera didepak dari koalisi karena tak lagi bisa ditoleransi.

"Sekarang persoalannya, PKS ini bermain bukan main. Dia bermain cattenacio. Ada permainan-permainan individu di dalamnya, sementara di kabinet juga ada permainan individu," ujar Max yang mengaku bingung dengan sikap PKS yang berbeda pandangan antara para menterinya dan kebijakan partai.

"Jadi bagaimana mau membacanya, Pak SBY mau ambil tindakan, sementara menteri-menteri PKS mendukung," kata Max.

Menurut Max, Presiden SBY tidak akan mengambil tindakan apa pun selama para menteri PKS tetap setia mengabdi pada kabinet. Max mengkritik, seharusnya PKS bisa membenahi internalnya.

Seperti diketahui, PKS menolak rencana kenaikan harga BBM. Namun, penolakan ini hanya dilontarkan para politisi PKS di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Sementara para menterinya menyatakan mendukung rencana tersebut.

Meski menolak rencana kenaikan BBM, tetapi PKS menyatakan masih tetap berkeinginan berada di dalam koalisi. Semua partai koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS di koalisi.