Kompas.com - 10/06/2013, 17:26 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat partai politik peserta Pemilu 2014 dinyatakan tidak dapat memenuhi syarat keterwakilan perempuan di daerah pemilihan (dapil). Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret seluruh kesertaan bakal caleg yang diusung oleh keempat parpol itu.

Keempat parpol itu yakni, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional.

"Daerah pemilihan itu, Partai Gerindra dari dapil Jawa Barat IX, PPP dari dapil Jabar II dan Jawa Tengah III, PAN dari dapil Sumatera Barat I, PKPI dari dapil Jawa Barat V, Jawa Barat VI, dan NTT I," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilu 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013).

Husni menjelaskan, sesuai dengan peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, syarat minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen untuk setiap Dapil. Jika parpol tidak dapat memenuhi jumlah minimal tersebut, maka seluruh seluruh bakal caleg yang maju di dapil tersebut terancam dicoret.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, alasan lain dicoretnya sejumlah dapil dari keempat partai tersebut diakibatkan karena penempatan nomor urut bakal caleg perempuan. Menurutnya, salah penempatan perempuan nomor urut juga bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat atau TMS.

"Dalam satu dapil itu, perempuan yang harus menduduki nomor satu ada 30 persen. Jika tidak maka dinyatakan tidak memenuhi syarat," ungkapnya.

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

    Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

    Nasional
    5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

    5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

    Nasional
    Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

    Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

    Nasional
    ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

    ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

    Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

    Nasional
    Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

    Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

    Nasional
    Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

    Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

    Nasional
    Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

    Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

    Nasional
    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Nasional
    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Nasional
    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Nasional
    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Nasional
    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Nasional
    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X