Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dada Rosada Masih Berstatus Saksi

Kompas.com - 10/06/2013, 16:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih mengembangkan kasus suap hakim Setyabudi Tedjocahyono. KPK juga telah melakukan gelar perkara terkait kasus ini pekan lalu. Namun, belum ada penambahan tersangka dalam kasus ini, termasuk Wali Kota Bandung, Dada Rosada, yang sudah diperiksa secara intensif.

"Belum, belum (ada tersangka baru). Itu kan proses berjalan. Kalau sudah matang nanti disampaikan," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Kompleks Parlemen, Senin (10/6/2013).

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang seringnya Wali Kota Bandung, Dada Rosada menjadi saksi dalam kasus ini, Zulkarnain enggan berkomentar. Ia hanya menjelaskan bahwa pemanggilan itu dilakukan untuk pengayaan informasi.

Zulkarnain juga menuturkan pihaknya masih akan melakukan gelar perkara terkait kasus Hakim Setyabudi. Menurutnya, gelar perkara itu tidak semata-mata untuk meningkatkan status tersangka tetapi juga untuk mendalami hasil temuan penyidik.

Nama Dada Rosada terseret dalam kasus suap yang dilakukan Hakim Setyabudi. Dada bahkan sudah diperiksa sebanyak enam kali. KPK rencananya akan memeriksa Dada pada pekan lalu. Namun, Dada tak hadir karena mengaku sakit.

Kasus suap Setyabudi ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 22 Maret lalu. Setyabudi ditangkap di ruang kerjanya sesaat setelah diberi uang Rp 150 juta oleh Asep. Setyabudi merupakan ketua majelis hakim kasus korupsi Bansos. Sementara Asep adalah pengantar uang suap yang merupakan suruhan Toto Hutagalung, pemimpin salah satu organisasi masyarakat di Bandung yang dikenal dekat dengan Dada. Perusahaan Toto merupakan salah satu rekanan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan parkir di Pasar Andir, Bandung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com