Muhaimin: Rusuh di KJRI Jeddah karena TKI Hilang Kesabaran - Kompas.com

Muhaimin: Rusuh di KJRI Jeddah karena TKI Hilang Kesabaran

Kompas.com - 10/06/2013, 11:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, terjadi karena tenaga kerja Indonesia (TKI) hilang kesabaran saat mengurus dokumen perjalanan. Para TKI meluapkan emosinya dengan melakukan perusakan di KJRI Jeddah. Hal itu diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Senin (10/6/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, para TKI hilang kesabaran karena permintaan pengurusan dokumen tak kunjung selesai.

"Ya, sebetulnya karena terlampau banyak yang antre, kemudian terjadi kerusuhan," kata Muhaimin, sesaat sebelum menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR.

Muhaimin mengungkapkan, kementerian telah mendapatkan informasi banyaknya permintaan pengurusan dokumen perjalanan para TKI di Arab Saudi. Untuk itu, sejak lima hari lalu, Kemenakertrans telah mengirimkan beberapa stafnya untuk memperkuat penanganan dan pelayanan di Arab Saudi.

Saat dikonfirmasi mengenai aksi pembakaran dalam kerusuhan tersebut, ia menegaskan, tak ada pembakaran gedung KJRI di Arab Saudi. Menurutnya, para TKI hanya melakukan perusakan dan membakar perkakas di luar gedung KJRI.

"Itu hanya plastik yang dibakar, dilebih-lebihkan saja," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di Konsulat Jenderal RI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk Konsulat dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan. Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013).

Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" Konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Setidaknya tiga perempuan terluka dan pingsan. Para pekerja Indonesia di Arab Saudi yang tak memiliki izin bekerja mendapatkan tenggat waktu hingga 3 Juli 2013 untuk "melegalkan" keberadaan dan aktivitas mereka.

Dokumen yang harus dipastikan mereka miliki adalah visa kerja. Perseteruan antara para pekerja, polisi, dan pejabat konsulat diduga dipicu oleh frustrasi para pekerja karena lamanya pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di Konsulat.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorInggried Dwi Wedhaswary

    Terkini Lainnya

    TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

    TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

    Nasional
    Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

    Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

    Regional
    Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

    Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

    Regional
    INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

    INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

    KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

    Nasional
    Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

    Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

    Internasional
    KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

    KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

    Nasional
    China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

    China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

    Internasional
    Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

    Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

    Megapolitan
    Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

    Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

    Regional
    Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

    Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

    Megapolitan
    Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

    Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

    Nasional
    2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

    2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

    Regional
    3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

    3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

    Nasional
    Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

    Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

    Regional

    Close Ads X