KJRI Jeddah Rusuh, Bukti Pemerintahan SBY Tak Punya Strategi

Kompas.com - 10/06/2013, 10:51 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, dinilai merupakan satu lagi bukti buruknya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penanganan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemberian amnesti kepada TKI dari Pemerintah Arab Saudi gagal dimanfaatkan Pemerintahan SBY.

"Pemerintah SB tidak punya strategi (penanganan TKI)," kecam anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (10/6/2013) pagi. Menurut dia, lagi-lagi kerusuhan yang dipicu frustrasi para TKI pencari visa kerja di Arab Saudi memperlihatkan buruknya kinerja dan koordinasi pemerintahan SBY.

"Kasus overstayer terjadi tiap tahun, mereka sesaki kolong-kolong jembatan," ujar Rieke. Menurut dia, dari tahun ke tahun persoalan yang sama berulang begitu saja.

Ketika Pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan kepada para TKI yang bekerja dengan memanfaatkan celah overstayer maupun kepada mereka yang kabur dari majikannya dengan beragam sebab, lanjut Rieke, Pemerintah SBY tidak memanfaatkannya dengan serius. "Lagi-lagi rakyat yang jadi korban," tuding dia. Padahal, imbuh Rieke, anggaran perlindungan WNI di luar negeri mencapai Rp 1 triliun.


Karenanya, Rieke mendesak Pemerintah SBY melakukan beberapa hal untuk menyikapi kerusuhan yang diwarnai pembakaran KJRI di Jeddah tersebut. Berikut rincian desakan itu:
1. Pemerintah SBY segera lakukan langkah proaktif kepada Pemerintah Kerajaan Saudi agar memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani "pemutihan" dokumen (seperti yang dilakukan Pemerintah India dan Filipina).
2. Memberikan izin kepada KBRI/KJRI untuk dapat menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat (bukan SPLP).
3. Membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.
4. Menyediakan jalur telepon khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI/KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti, baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi.
5. Melibatkan pihak keamanan Indonesia, baik itu intelijen maupun sejenisnya, untuk mengantisipasi ulah para calo.
6. Menambah personel dengan melibatkan relawan untuk melayani di loket. Juga, menyediakan tenda dan tim medis untuk WNI yang mengurus pemutihan dokumen, mengingat suhu di Arab Saudi saat ini mencapai 45-50 derajat celsius pada siang hari dan 35 derajat celsius pada malam hari.

Sebaliknya, kepada semua pihak terkait masalah ini, termasuk para pekerja Indonesia di luar negeri, Rieke menegaskan bahwa kekerasan bukan solusi atas persoalan apa pun. "Agar kerusuhan tidak terulang lagi, saya mengajak semua pihak mampu menahan emosi. Tindak kekerasan tidak akan membawa penyelesaian," tegas dia.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

    Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

    Nasional
    KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

    KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

    Nasional
    KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

    KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

    Nasional
    Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

    Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

    Nasional
    Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

    Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

    Nasional
    SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

    SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

    Nasional
    Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

    Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

    Nasional
    Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

    Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

    Nasional
    Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

    Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

    Nasional
    Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

    Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

    Nasional
    Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

    Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

    Nasional
    Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

    Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

    Nasional
    DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

    DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

    Nasional
    Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

    Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

    Nasional
    UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

    UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X