KJRI Jeddah Rusuh, Bukti Pemerintahan SBY Tak Punya Strategi

Kompas.com - 10/06/2013, 10:51 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, dinilai merupakan satu lagi bukti buruknya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penanganan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemberian amnesti kepada TKI dari Pemerintah Arab Saudi gagal dimanfaatkan Pemerintahan SBY.

"Pemerintah SB tidak punya strategi (penanganan TKI)," kecam anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (10/6/2013) pagi. Menurut dia, lagi-lagi kerusuhan yang dipicu frustrasi para TKI pencari visa kerja di Arab Saudi memperlihatkan buruknya kinerja dan koordinasi pemerintahan SBY.

"Kasus overstayer terjadi tiap tahun, mereka sesaki kolong-kolong jembatan," ujar Rieke. Menurut dia, dari tahun ke tahun persoalan yang sama berulang begitu saja.

Ketika Pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan kepada para TKI yang bekerja dengan memanfaatkan celah overstayer maupun kepada mereka yang kabur dari majikannya dengan beragam sebab, lanjut Rieke, Pemerintah SBY tidak memanfaatkannya dengan serius. "Lagi-lagi rakyat yang jadi korban," tuding dia. Padahal, imbuh Rieke, anggaran perlindungan WNI di luar negeri mencapai Rp 1 triliun.

Karenanya, Rieke mendesak Pemerintah SBY melakukan beberapa hal untuk menyikapi kerusuhan yang diwarnai pembakaran KJRI di Jeddah tersebut. Berikut rincian desakan itu:
1. Pemerintah SBY segera lakukan langkah proaktif kepada Pemerintah Kerajaan Saudi agar memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani "pemutihan" dokumen (seperti yang dilakukan Pemerintah India dan Filipina).
2. Memberikan izin kepada KBRI/KJRI untuk dapat menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat (bukan SPLP).
3. Membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.
4. Menyediakan jalur telepon khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI/KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti, baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi.
5. Melibatkan pihak keamanan Indonesia, baik itu intelijen maupun sejenisnya, untuk mengantisipasi ulah para calo.
6. Menambah personel dengan melibatkan relawan untuk melayani di loket. Juga, menyediakan tenda dan tim medis untuk WNI yang mengurus pemutihan dokumen, mengingat suhu di Arab Saudi saat ini mencapai 45-50 derajat celsius pada siang hari dan 35 derajat celsius pada malam hari.

Sebaliknya, kepada semua pihak terkait masalah ini, termasuk para pekerja Indonesia di luar negeri, Rieke menegaskan bahwa kekerasan bukan solusi atas persoalan apa pun. "Agar kerusuhan tidak terulang lagi, saya mengajak semua pihak mampu menahan emosi. Tindak kekerasan tidak akan membawa penyelesaian," tegas dia.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

    Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

    BrandzView
    Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

    Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

    Nasional
    HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

    HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

    Nasional
    Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

    Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

    Nasional
    HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

    HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

    UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

    Nasional
    Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

    Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

    UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

    UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

    UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

    Nasional
    Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

    Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

    Nasional
    Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

    Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

    Nasional
    KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

    KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X