Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Kapolda Jabar, Suhardi Soroti Konflik Agama

Kompas.com - 09/06/2013, 19:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Inspektur Jenderal Suhardi Alius akan resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada Rabu (12/1/2013). Sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, Suhardi pun mengaku akan menelaah lebih jauh tentang konflik keagamaan yang banyak terjadi di kawasan itu.

"Yang perlu dikaji juga bagaimana kita mengelola dinamika keanekaragaman yang perlu kita jaga dalam kondisi yang saling menghargai," ujar Suhardi, seusai menghadiri pemakaman Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas di TPU Kalibata, Minggu (9/6/2013).

Jenderal bintang dua yang kini masih aktif menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri itu menuturkan, dirinya akan melakukan pemetaan terlebih dulu terkait konflik keagamaan di Jawa Barat. Setelah dipetakan, Suhardi menjabarkan langkah-langkah penyelesaian masalah.

Seperti diketahui, konflik keagamaan kerap terjadi di kawasan Jawa Barat. Hal ini termasuk kasus GKI Yasmin dan Ahmadiyah. Persoalan beberapa konflik keagamaan itu biasanya terkait dengan izin pendirian rumah ibadah. Selain persoalan konflik keagamaan, Suhardi mengungkapkan dirinya juga akan memprioritaskan masalah pengamanan pemilu hingga antisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Selain itu juga, masalah penanganan jalur mudik ini juga menjadi tantangan saya ke depan," imbuhnya.

Menurut rencan, Suhardi beserta perwira tinggi Polri lainnya akan melakukan serah terima jabatan di Mabes Polri pada Rabu (12/6/2013). Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Suhardi adalah Wakil Kepala Polda Metro Jaya. Ia juga menduduki sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com