Demokrat: PKS, Apa yang Menyengsarakan Rakyat?

Kompas.com - 07/06/2013, 13:59 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan menilai sikap Partai Keadilan Sejahtera yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengganggu kerja pemerintah. Menurutnya, alasan penolakan PKS tidak tepat.

"Berpikir lagilah, PKS menolak itu harusnya dengan alasan yang tepat. Sudah menjadi keputusan bahwa harga BBM naik untuk menyelamatkan fiskal karena sudah terlalu banyak subsidi. APBN terganggu," kata Mangindaan, di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Ia mempertanyakan alasan yang disampaikan PKS bahwa rakyat akan sengsara jika harga BBM naik. Alasan itu terlihat dalam spanduk yang dipasang di jalan-jalan di Jakarta. Menurut dia, justru sebaliknya, kenaikan harga BBM untuk kepentingan rakyat miskin.

"Apa yang menyengsarakan rakyat? Justru sebaliknya. Kalau menaikkan BBM itu untuk menyelamatkan. Kita perhatikan perlindungan sosialnya akibat kenaikan harga BBM, terutama untuk si miskin. Itu diperhatikan semua, ada beras miskin, BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), beasiswa. Itu sudah disiapkan," kata Menteri Perhubungan itu.

Mangindaan mengungkapkan, pihaknya terus membahas sikap PKS di Sekretariat Gabungan. Menurut dia, akan ada sikap terkait kembali berseberangannya PKS dalam koalisi.

"Kami cari jalan yang terbaik. Jangan sampai kita satu bangsa terpecah gara-gara ini," ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Di Sekretariat Gabungan, PKS satu-satunya parpol yang menolak kenaikan harga BBM. Sikap itu juga sudah ditunjukkan PKS ketika pemerintah ingin menaikkan harga BBM tahun 2012.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

    Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

    Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

    Nasional
    Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

    Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

    Nasional
    Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

    Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

    Nasional
    Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

    Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

    Nasional
    Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

    Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

    Nasional
    Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

    Nasional
    Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

    Nasional
    Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

    Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

    Nasional
    Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

    Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

    Nasional
    Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

    Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

    Nasional
    Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

    Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

    Nasional
    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Nasional
    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Nasional
    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X