KIP: Presiden Sudah Kirim Calon Komisioner ke DPR

Kompas.com - 05/06/2013, 13:49 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdul Rahman Ma'mun mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan 21 nama calon komisioner baru ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, DPR akan memilih tujuh orang sebagai pengganti Komisioner KIP 2009-2013 yang telah habis masa jabatannya pada 2 Juni 2013.

Selain itu, katanya, dalam surat yang dikirimkan ke DPR, Presiden SBY juga meminta agar DPR menerbitkan surat rekomendasi untuk memperpanjang masa jabatan komisioner lama hingga terpilihnya komisioner baru.

"Katanya sudah disampaikan oleh Presiden ke DPR per 31 Mei lalu, tapi mereka baru menerimanya pada 1 Juni," kata Abdul, di Kantor KIP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).

Ia berharap agar DPR segera memproses seleksi calon komisioner KIP. Sejak masa jabatan berakhir, KIP tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan sengketa informasi publik.

"Sidang-sidang jadi tertunda karena secara normatif kita tidak dapat mengambil keputusan dan kebijakan. Tapi untuk kegiatan administratif kita masih bisa," ujarnya.

Selama tahun 2013, setidaknya terdapat 94 kasus sengketa informasi publik yang belum diselesaikan oleh KIP. Adapun, sejak KIP dibentuk pada 2009 hingga akhir Desember 2012, dari 818 kasus sengketa informasi publik yang masuk, baru sekitar 64 persen kasus yang telah berhasil diselesaikan KIP.

Terkait surat rekomendasi perpanjangan masa jabatan komisioner lama, Abdul menjelaskan, Presiden SBY tidak dapat mengeluarkan surat rekomendasi tersebut begitu saja.

"Presiden tidak bisa mengeluarkan surat perpanjangan jika belum ada persetujuan dari DPR. Nantinya, DPR lah yang akan menerbitkan surat tersebut," jelasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituding Nikahi Anak Usia 7 Tahun, Polisi Berencana Panggil Syekh Puji

Dituding Nikahi Anak Usia 7 Tahun, Polisi Berencana Panggil Syekh Puji

Nasional
Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X