Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir DPR, Wakil Ketua KPK "Disemprot" Timwas Century

Kompas.com - 05/06/2013, 13:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendadak ramai, Rabu (5/6/2013) siang. Hal ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang menyindir pengetahuan para anggota Dewan saat KPK dituding tak bergerak cepat dalam penanganan kasus Bank Century.

"Kami dari awal punya tekad untuk selesaikan kasus ini. Kami gunakan strategi penyelidikan yang kami miliki, jadi janganlah pakai kata-kata yang hiperbola. Ini hanya orang-orang yang pahamlah, yang satu frekuensi dengan kami," tukas Bambang.

Saat itu, Bambang sempat mengangkat tangan sambil menggelengkan kepalanya menyikapi serangan bertubi-tubi yang dilayangkan anggota Timwas Century. Namun, politisi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, tiba-tiba menyela.

"Tidak boleh ada yang merasa paling pintar di sini," tukas Yani.

Yani pun kembali menyerang Bambang dengan dugaan benturan kepentingan dalam penanganan kasus Bank Century. Seperti diketahui, Bambang pernah menjadi kuasa hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menangani Bank Century saat ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Kehadiran beliau sudah tidak membuat nyaman karena beliau adalah kuasa hukum LPS," kata Yani.

Bambang pun membalas bahwa jika persoalan konflik kepentingan kini masih digulirkan, maka hal ini sudah kedaluwarsa. Sebab, Bambang merasa sudah pernah menjelaskan duduk perkara dan porsi kewenangannya dalam kasus Bank Century.

"Jadi, sekarang saya minta pendapat apa saya pantas bicara di sini? Kalau tidak, saya akan berhenti, kalau masih perlu, saya akan teruskan," ungkap Bambang.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap, meminta Bambang tetap bicara. Penilaian konflik kepentingan, kata Chairuman, dikembalikan kepada masing-masing fraksi untuk menilai ataupun menegur. Komentar paling keras berasal dari Fraksi PKS yang diwakili Fahri Hamzah. Fahri merasa Bambang telah menghina parlemen.

"Boleh moral anggota Dewan ini enggak bener, tapi ini lembaga tinggi. Saya enggak suka cara Saudara Bambang perlakukan anggota Dewan. Menurut saya, Saudara Bambang tidak layak berbicara," imbuh Fahri.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman yang menjadi pemimpin rapat Timwas langsung menengahi dan meminta masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait dibolehkan atau tidaknya Bambang berbicara. Hasilnya, hanya PKS yang menolak. Bambang pun akhirnya melanjutkan pemaparannya tentang strategi penyelidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com