Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya, KPK Penuhi Panggilan Timwas Century

Kompas.com - 05/06/2013, 12:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memenuhi panggilan Tim Pengawas Kasus Bank Century, Rabu (5/6/2013). Sebelumnya, Pimpinan KPK dua kali tidak hadir pada tanggal 22 dan 29 Mei 2013 dengan alasan tak bisa memenuhi keinginan Timwas Century. Hari ini, KPK diwakili tiga pimpinannya yakni Ketua KPK Abraham Samad dan dua wakilnya, Bambang Widjojanto dan Zulkarnaen.

Agenda pada rapat Timwas kali ini adalah laporan perkembangan pemeriksaan tim penyidik KPK terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Amerika Serikat.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa pada surat pertama tanggal 17 April lalu, Pimpinan KPK diminta hadir pada tanggal 22 Mei. Namun, isinya meminta penjelasan terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) disertai dengan sejumlah saksi yang akan dihadirkan.

"Ini kan mau dikonfrontasi, karena itu, tidak ada penegak hukum yang progresnya dibuka di ruang terbuka begitu," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Rabu.

Setelah itu, lanjut Bambang, Timwas Century kembali mengirimkan surat pada tanggal 22 Mei untuk mengundang pada tanggal 29 Mei. "Tapi di dalamnya kembali disebutkan tentang konstruksi hukum kasusnya. Jadi tidak bisa kami penuhi," kata mantan advokat tersebut.

Setelah dua kali tak hadir, Pimpinan KPK kembali menerima undangan dari Timwas Century untuk hadir tanggal 5 Juni.

"Di sana hanya disebutkan membicarakan progress report penanganan kasus Century. Maka, oke," ungkap Bambang.

Namun, ia mengingatkan bahwa Pimpinan KPK tidak bisa secara gamblang memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap Sri Mulyani. "Kami akan gunakan hak penegak hukum, tidak diberitahukan ke publik karena Timwas bukan ranah hukum," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com