Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: PKS Sempat Tak Keberatan Opsi Kenaikan BBM

Kompas.com - 04/06/2013, 22:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy yakin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan berbeda pendapat dengan pandangan partai koalisi lain terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, di dalam forum Sekretariat Gabungan, Tjatur mengungkapkan, PKS tak pernah menyatakan keberatannya.

"Seingat saya, ketika rapat terakhir, mereka tidak keberatan," ujar Tjatur di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Anggota Komisi III di DPR itu mengatakan, semua partai koalisi pendukung pemerintah menyampaikan argumentasinya masing-masing. Seluruh partai koalisi, kata Tjatur, saat itu sepakat bahwa kenaikan harga BBM adalah domain pemerintah. "Termasuk PKS tidak keberatan harga BBM naik karena kami paham bahwa itu kewenangan pemerintah. Kalau DPR bisa tetapkan harga minyak, saya juga akan minta harga bawang dan cabai dimurahkan," seloroh Tjatur.

Saat ditanyakan tentang sikap penolakan PKS yang ditunjukkan melalui spanduk-spanduk saat ini, Tjatur tak mau berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, setiap partai politik memiliki pertimbangannya masing-masing dalam bersikap. Tjatur pun enggan berkomentar banyak tentang rencana pencopotan PKS dari koalisi.

"Semua itu tergantung Presiden. Kami dari koalisi hanya bisa menyampaikan pandangan kami terkait wacana itu (kenaikan harga BBM)," imbuhnya.

Rencananya, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Pemerintah dan DPR hingga kini masih menggodok rencana memasukkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ke dalam kerangka APBN-P yang nilainya sekitar Rp 11,6 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga. Rencana kenaikan harga BBM ini masih mengundang pro dan kontra di parlemen.

Setidaknya, sudah ada empat fraksi yang menolak rencana ini, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Pada malam ini, Sekretariat Gabungan akan menggelar rapat koordinasi di kediaman Wakil Presiden Boediono. Agenda utama pertemuan itu adalah menyatukan pendapat terkait rencana kenaikan harga BBM. Namun, hingga hari ini, PKS masih menolak rencana tersebut. Meski menolak, PKS tetap akan hadir dalam rapat nanti malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com