"Mobil Operasional KPU, Cerita Usang Bermuatan Politis"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar tak mempermasalahkan adanya 24 mantan anggota atau komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 1999-2001 yang belum mengembalikan mobil operasionalnya. Menurutnya, hal itu merupakan kabar usang yang sarat dengan kepentingan politik.

Agun menjelaskan, kabar mengenai mobil operasional itu telah mencuat lama sekali. Padahal, status mobil operasional itu sebenarnya telah dihibahkan kepada 24 anggota atau komisioner KPU di periode tersebut ditambah dengan sejumlah uang, meski di sisi lain proses pemberian secara resminya belum terselesaikan hingga kini.

"Berita itu sudah usang, sudah basi. Itu tendensi, itu muatan politik sekali," kata Agun, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Politisi Partai Golkar ini meminta komisioner KPU saat ini tidak asal berkomentar menyikapi masalah yang sebenarnya tidak dikuasai. Bahkan lebih jauh, menurutnya, orang-orang yang disebut belum mengembalikan mobil operasional itu bisa menuntut balik dengan tudingan pencemaran nama baik.

"Saya ada dokumennya. Itu komisioner KPU yang bilang, tidak tahu yang sebenarnya. Itu sudah lama. Jadi ini proses yang (harus) dituntaskan. Tidak ada masalah dan muatan politis sekali," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 24 mantan anggota atau komisioner KPU periode 1999-2001 masih belum mengembalikan mobil operasional yang diterimanya. Kepala Biro Logistik KPU Boradi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menarik mobil-mobil dinas tersebut. Namun, oleh BPK, KPU disarankan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengambil mobil-mobil itu, terlebih jika ada mobil yang dijual atau digelapkan. Pasalnya, tindakan para mantan komisioner tersebut dinilai sebagai upaya penggelapan aset negara. Boradi menyatakan pula bahwa para eks anggota itu kebanyakan adalah wakil partai politik.