Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Staf AD Ingin Prajurit Santun dan Rendah Hati

Kompas.com - 04/06/2013, 13:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Moeldoko mengakui masih ada masalah dalam proses reformasi di TNI AD, khususnya dalam bidang kultur. Indikator masih adanya masalah di internal TNI AD, menurut Moeldoko, terlihat masih ada adanya prajurit yang arogan. Namun, Moeldoko mengaku bahwa dia sebenarnya ingin agar para prajurit TNI berubah lebih cepat menjadi lebih baik.

"Saya inginkan prajurit yang santun, rendah hati, dan bisa menatap apa yang diinginkan rakyat," kata Moeldoko saat pertemuan dengan media massa di Mabes TNI AD, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Acara itu dihadiri pimpinan media massa, para panglima kodam, dan pejabat TNI AD. Pertemuan itu adalah pertama kali setelah Moeldoko menjabat sebagai KSAD.

Moeldoko mengatakan, pihaknya tengah membicarakan langkah-langkah perbaikan untuk merespons keinginan rakyat. Menurut dia, rakyat tidak ingin prajurit TNI AD menang sendiri atau merasa di atas segalanya. Ketika format perubahan kultur rampung, katanya, akan didistribusikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk diimplementasikan.

Hanya saja, tambah Moeldoko, memang tidak mengubah pola pikir prajurit. Namun, ia meminta kepada semua pihak untuk memercayai bahwa pimpinan TNI mampu mengubah kultur prajurit yang profesional, santun, bermartabat, dan rendah hati.

Seperti diberitakan, TNI AD tengah disorot atas rentetan penyimpangan, yakni pembakaran Polres Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan, pembunuhan 4 tahanan di Lapas Cebongan di DI Yogyakarta, serta penganiayaan staf PDI-P di kantor DPP PDI-P di Jakarta. Terakhir, 6 anggota TNI AD dari Batalyon Infanteri 400 /Raider Kodam IV Diponegoro menjadi tersangka pembunuhan warga sipil di Semarang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com