Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Amir Tak Dapat Laporan Sidak Priyo ke Sukamiskin

Kompas.com - 03/06/2013, 16:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengaku tidak mendengar ada laporan bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, pada Sabtu (1/6/2013). Menurut Amir, kedatangan Priyo ke Sukamiskin adalah untuk sekadar mengunjungi teman.

"Saya tidak pernah dengar ada laporan sidak, sekadar kunjungan," kata Amir, saat ditemui di Gedung Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (2/6/2013).

Selebihnya, Amir menilai, tidak menjadi masalah jika Priyo mengunjungi terpidana kasus korupsi yang ditahan di LP Sukamiskin sepanjang kunjungannya itu dilakukan pada jam besuk. "Kalau saya sendiri, bagi saya, yang penting dia besuk pada hari besuk," ucap Amir.

Amir juga mengungkapkan, Priyo berkunjung ke LP Sukamiskin bukan khusus untuk bertemu dengan Fahd El Fouz, politikus Partai Golkar yang divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

"Dengan si Fahd lebih kurang 10 menit, tapi lebih banyak dia silaturahim di ruangan. Setiap pembesuk, tidak ada alasan bagi kami apa maksud tujuannya. Orang membesuk itu, bisa kerabat, teman, kenalan," ucap Amir.

Sebagaimana diberitakan, Priyo ke LP Sukamiskin, Sabtu lalu, berdua dengan pengawalnya. Menurut Kepala LP Sukamiskin Giri Purbadi, izin kunjungan Priyo diajukan untuk bertemu Fahd Rafiq, terpidana korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah dan saksi kasus korupsi penggandaan Al Quran. Fahd menyebut Priyo menerima 1 persen dari Rp 4,7 miliar dalam sidang kasus Al Quran. Selain itu, Fahd mengaku mencatut nama Priyo supaya mendapat fee lebih besar.

Selain bertemu Fahd, Priyo juga bertemu beberapa terpidana, seperti Hari Sabarno, Eddie Widiono, Syamsul Arifin, dan M Nazaruddin. Priyo mengatakan, sidak tersebut biasa dilakukan karena dia membidangi politik dan keamanan (Kompas, 2/6).

Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku tidak tahu akan ada sidak pimpinan DPR ke Sukamiskin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com